Kompas.com - 23/09/2013, 14:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima sejumlah selebritis di Balaikota, Senin (23/9/2013). Salah satunya adalah penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke keluarga, Inul Daratista. Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima sejumlah selebritis di Balaikota, Senin (23/9/2013). Salah satunya adalah penyanyi dangdut sekaligus pengusaha karaoke keluarga, Inul Daratista.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menegaskan kesiapannya membantu biro hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, di depan Gubernur DKI Joko Widodo dan wartawan, Hotman mengajukan syarat, yaitu tetap mendapatkan komisi sebagai pengacara.

"Saya siap bantu Pak Gubernur tapi sebaiknya sih jangan gratis ya, Pak," ujar Hotman di hadapan wartawan di Balaikota, Senin (23/9/2013).

Meski demikian, upaya membantu Pemprov DKI terbentur peraturan dari pemerintah pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta tak boleh menunjuk langsung advokat, tetapi harus melalui proses lelang terlebih dahulu. Dalam peraturan tersebut, salah satu poin yang diprotesnya adalah syarat formal lelang pengacara yang harus direkrut dengan harga termurah.

"Padahal kualitas pengacara beda satu sama lain. Misalnya yaitu pengacara yang top beradu lelang sama pengacara abal-abal pasti kalah," ujarnya.

Biro Hukum Pemprov DKI dinilai lemah. Sejumlah kasus di meja hijau banyak yang kalah. Salah satu kasus yang diketahui adalah sengketa yang diceritakan pengacara Yusril Ihza Mahendra saat bertemu Jokowi beberapa waktu lalu.

Yusril mengatakan ada lahan seluas 1,4 hektar dengan 2 sertifikat, yakni 970 meter persegi dan 170 meter persegi di ujung Jalan Thamrin, samping Sari Pan Pacific hingga Kementerian ESDM, Jakarta Pusat. Aset lahan itu milik Pemprov DKI Jakarta yang telah diberikan ke Bank DKI sebagai penyerta modal.

Seiring berjalannya waktu, Bank DKI pun tak mengelolanya dan malah menjadikan aset itu sebagai modal dengan meminjamkan ke swasta, yakni PT Bumi Perkasa Propertindo. Oleh swasta, aset tersebut pun diakuisisi menjadi milik mereka.

"Bank DKI menggugat itu tahun 2004 lalu, lalu diputuskan di MA tahun 2006. Sampai di MA, Bank DKI kalah terus. Padahal statusnya sampai saat ini masih milik Pemprov DKI," papar Yusril.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Megapolitan
Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 di PN Depok Bertambah, 21 Pegawai Terkonfirmasi Positif

Kasus Covid-19 di PN Depok Bertambah, 21 Pegawai Terkonfirmasi Positif

Megapolitan
Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Megapolitan
Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi 'Booster'

Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi "Booster"

Megapolitan
Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Megapolitan
Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.