Kemendagri: Mendagri Itu Sarjana Hukum Tata Negara

Kompas.com - 28/09/2013, 07:44 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com
— Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek menangkap kesan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merendahkan Mendagri Gamawan Fauzi dengan pernyataannya yang meminta Mendagri belajar konstitusi.

Reydonnyzar mengingatkan Basuki, Mendagri adalah seorang sarjana hukum tata negara. "Tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Kita semua paham konstitusi. Sampai seperti merendahkan Mendagri. Sebagai catatan, Mendagri sarjana hukum tata negara, (saat ini sedang) menyelesaikan disertasi pemerintahan," ujar Reydonnyzar saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jumat (27/9/2013).

Dia meminta publik dan terutama Basuki melihat pernyataan Gamawan dengan sudut pandang yang positif. "Tolong dilihat dalam kacamata positif dan tidak menghakimi," kata birokrat yang akrab disapa Donny itu.

Ia kembali menjelaskan, Mendagri hanya meminta Jokowi mempertimbangkan posisi Susan yang terus mengalami penolakan dari warganya. Diingatkannya, kinerja seorang pejabat pasti akan terganggu jika yang bersangkutan tidak dapat menjalin komunikasi dengan warganya.


"Kan ada capaian kinerja, begitu dia tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan efektif, nanti terganggu kinerjanya," tukas Donny.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Reydonnyzar menegaskan, sebaiknya Basuki memahami konteks permasalahan saat menyampaikan sebuah pernyataan kepada publik. Dia mengutarakan, lelaki yang akrab dipanggil Ahok itu telah merendahkan Gamawan dengan pernyataannya yang meminta menteri tersebut belajar konstitusi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sepakat dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengganti Lurah Lenteng Agung. Menurut dia, Mendagri perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu, sebelum ia berkomentar terkait konflik yang dihadapi oleh Lurah Susan.

"Jadi, Mendagri harus belajar konstitusi, Ahok yang bilang," tegas Basuki, seusai mengikuti apel siaga, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Hal itu dinyatakan Basuki menanggapi Mendagri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Penolakan terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.

Meskipun demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Megapolitan
Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

Megapolitan
Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Megapolitan
F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

Megapolitan
IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Megapolitan
Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X