Kemendagri: Mendagri Itu Sarjana Hukum Tata Negara

Kompas.com - 28/09/2013, 07:44 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com
— Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek menangkap kesan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merendahkan Mendagri Gamawan Fauzi dengan pernyataannya yang meminta Mendagri belajar konstitusi.

Reydonnyzar mengingatkan Basuki, Mendagri adalah seorang sarjana hukum tata negara. "Tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Kita semua paham konstitusi. Sampai seperti merendahkan Mendagri. Sebagai catatan, Mendagri sarjana hukum tata negara, (saat ini sedang) menyelesaikan disertasi pemerintahan," ujar Reydonnyzar saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jumat (27/9/2013).

Dia meminta publik dan terutama Basuki melihat pernyataan Gamawan dengan sudut pandang yang positif. "Tolong dilihat dalam kacamata positif dan tidak menghakimi," kata birokrat yang akrab disapa Donny itu.

Ia kembali menjelaskan, Mendagri hanya meminta Jokowi mempertimbangkan posisi Susan yang terus mengalami penolakan dari warganya. Diingatkannya, kinerja seorang pejabat pasti akan terganggu jika yang bersangkutan tidak dapat menjalin komunikasi dengan warganya.

"Kan ada capaian kinerja, begitu dia tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan efektif, nanti terganggu kinerjanya," tukas Donny.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Reydonnyzar menegaskan, sebaiknya Basuki memahami konteks permasalahan saat menyampaikan sebuah pernyataan kepada publik. Dia mengutarakan, lelaki yang akrab dipanggil Ahok itu telah merendahkan Gamawan dengan pernyataannya yang meminta menteri tersebut belajar konstitusi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sepakat dengan imbauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengganti Lurah Lenteng Agung. Menurut dia, Mendagri perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu, sebelum ia berkomentar terkait konflik yang dihadapi oleh Lurah Susan.

"Jadi, Mendagri harus belajar konstitusi, Ahok yang bilang," tegas Basuki, seusai mengikuti apel siaga, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Hal itu dinyatakan Basuki menanggapi Mendagri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Penolakan terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga. Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik.

Meskipun demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X