Kompas.com - 10/10/2013, 08:08 WIB
Gubernur terpilih, Joko Widodo didampingi gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, saat acara perkenalan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih masa bakti 2012-2017 dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2012). WARTA KOTA/ANGGA BNGubernur terpilih, Joko Widodo didampingi gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, saat acara perkenalan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih masa bakti 2012-2017 dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2012).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah merasakan dua masa pemerintahan, yakni era Fauzi Bowo dan Joko Widodo. Meski kinerja keduanya patut diapresiasi, politisi PAN itu menemukan perbedaannya.

Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.

"Di zaman Pak Fauzi Bowo, harapan saya untuk program-program yang enggak mungkin terjadi, di zaman Pak Jokowi-Ahok ini menjadi kenyataan," ujar Wanda ditemui di ruangannya, Rabu (9/10/2013).

Beberapa di antarannya misalnya terkait penataan taman kota. Menurut Wanda, pada era Jokowi-Basuki wujudnya lebih terasa dibanding pada era Foke. Selain itu, Jokowi dan Basuki juga mereformasi birokrasi melalui pemilihan seleksi pejabat publik, atau yang lebih dikenal dengan proses lelang jabatan. Wanda menilai, cara seperti itu lebih tepat karena memilih pejabat publik berdasarkan integritas dan kemampuan orang yang bersangkutan.

"Tapi kalau zaman Pak Foke begitu tertutup ya. Jadi A ditunjuk misalnya untuk jadi wali kota. Si A apa prestasinya? Saya bertanya-tanya apa prestasinya. Sebagai anggota DPRD, saya tidak bisa memahami. Misalnya seperti itu," ujar wanita cantik mantan presenter TV itu.

Menurut Wanda, pemerintahan saat ini lebih mudah dalam hal komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Kedua pemimpin Jakarta saat ini menurut dia lebih mudah ditemui.

"Pak Jokowi dan Pak Ahok lebih mudah berinteraksi. Misalnya, 'Pak ada yang ingin saya sampaikan mengenai... (sesuatu)'. 'Oh ya silakan datang'," kata Wanda.

Wanda juga menilai, Jokowi-Basuki lebih transparan mengenai masalah APBD DKI Jakarta, baik untuk informasi kepada wartawan maupun masyarakat Jakarta karena langsung diumumkan.

"Artinya, tanpa teman-teman harus datang ke saya minta soft copy APBD, sekarang Pak Ahok mengumumkan. 'Ini lho rancangan APBD DKI Jakarta'. Dengan begitu, masyarakat Jakarta dapat ikut mengkritisi," ujarnya.

Ia pun mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang saat ini tengah mengambil alih PT Palyja dan PT Aetra. Ini karena sejak dulu kepemilikan asing yang menguasai kedua perusahaan tersebut sudah dikritik. Hal itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Sekarang ini alhamdulillah. Saya di Balegda ikut mendukung pengambilalihan, niat baik Pemda DKI ingin mendapatkan kembali hak pengelolaan itu, yang di zaman Pak Foke rasanya mustahil," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Polisi Periksa Relawan Jokowi Terkait Laporan terhadap Ubedilah Badrun yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Panggil Sudin Bina Marga soal Upaya Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Suami yang Bunuh Istri Usai Berhubungan Badan di Duren Sawit Ditangkap, Polisi Dalami Motifnya

Megapolitan
Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Disabet Celurit Saat Pertahankan Motornya

Pedagang Roti Jadi Korban Begal di Bekasi, Disabet Celurit Saat Pertahankan Motornya

Megapolitan
Lima Kecamatan Ini Mendominasi Kasus Omicron di DKI Jakarta

Lima Kecamatan Ini Mendominasi Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
6 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Kebon Jeruk, Puskesmas Setempat: Ketahuan Minggu Lalu

6 Kasus Covid-19 Varian Omicron Ditemukan di Kebon Jeruk, Puskesmas Setempat: Ketahuan Minggu Lalu

Megapolitan
Istri Dibunuh Suaminya Setelah Berhubungan Badan di Duren Sawit

Istri Dibunuh Suaminya Setelah Berhubungan Badan di Duren Sawit

Megapolitan
Hari Ini, Dokter Hamil yang Bakar Bengkel Kembali Jalani Sidang di PN Tangerang

Hari Ini, Dokter Hamil yang Bakar Bengkel Kembali Jalani Sidang di PN Tangerang

Megapolitan
Street Race Polda Metro Jaya: Diklaim Kurangi Balap Liar, Ada Wacana Merambah ke Mobil

Street Race Polda Metro Jaya: Diklaim Kurangi Balap Liar, Ada Wacana Merambah ke Mobil

Megapolitan
Diduga Begal Bercelurit Beraksi di Bekasi, Polisi Periksa Rekaman CCTV

Diduga Begal Bercelurit Beraksi di Bekasi, Polisi Periksa Rekaman CCTV

Megapolitan
Kadin DKI Anggap Pergub Lama Anies tentang Kenaikan UMP 0,85 Persen Masih Berlaku meski Sudah Direvisi

Kadin DKI Anggap Pergub Lama Anies tentang Kenaikan UMP 0,85 Persen Masih Berlaku meski Sudah Direvisi

Megapolitan
BPBD DKI Jakarta Sebut Banjir di 9 RT Jakarta Barat Sudah Mulai Surut

BPBD DKI Jakarta Sebut Banjir di 9 RT Jakarta Barat Sudah Mulai Surut

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 73,3 Persen

UPDATE 19 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 73,3 Persen

Megapolitan
Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Pemkot Jaksel Akui Pengawasan Sudin Bina Marga Lemah

Trotoar di Cilandak Dibongkar secara Ilegal, Pemkot Jaksel Akui Pengawasan Sudin Bina Marga Lemah

Megapolitan
Wagub DKI: Sejauh Pekerjaan Dapat Dikerjakan dari Rumah, Kami Minta Kerjakan di Rumah

Wagub DKI: Sejauh Pekerjaan Dapat Dikerjakan dari Rumah, Kami Minta Kerjakan di Rumah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.