Buruh: Jokowi Masih Punya Hati untuk Revisi UMP

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha yakin bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mempertimbangkan tuntutan buruh untuk mengubah upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3,7 juta.

"Kita percaya Jokowi masih punya hati dan masih mau untuk merevisi dari apa yang telah ditandatangani," ujar Toha dalam jumpa pers di depan Kantor DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Toha mengatakan, buruh akan terus berunjuk rasa hingga Jokowi mengubah ketetapan tentang UMP. Buruh memberi waktu kepada Jokowi untuk merevisi UMP hingga Jumat (8/11/2013) lusa. "Kalau tidak merevisi, kami pastikan aksi akan lebih besar lagi pada pekan depan," kata Toha.

Menurut Toha, UMP sebesar Rp 2,4 juta tidaklah rasional karena buruh menuntut upah sebesar Rp 3,7 juta. Angka tersebut dianggap sesuai dengan kehidupan nyata para buruh di Ibu Kota. Selain itu, kata Toha, kenaikan UMP di Jakarta sebesar lebih kurang Rp 200.000 merupakan kenaikan upah terkecil di semua provinsi Indonesia. Toha menilai hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi Jokowi.

"Kalau Gubernur Jokowi tidak mengubah, Gubernur hanya mempermalukan dirinya sendiri," katanya.

Hari ini ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta untuk menuntut revisi atas UMP yang telah ditetapkan oleh Jokowi. Setelah aksi di depan Balaikota, ratusan buruh tersebut berpindah tempat ke depan Kantor DPRD Jakarta. Mereka meminta dukungan kepada DPRD untuk mengubah keputusan yang telah ditandatangani Jokowi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para buruh sempat menggoyang-goyangkan pagar DPRD agar perwakilan Dewan mau menemui mereka. Namun, aksi tersebut tak dihiraukan oleh anggota DPRD.