Kompas.com - 07/11/2013, 14:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga yang tinggal di kawasan eks Taman BMW Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013). Jokowi menindaklanjuti laporan warga terkait penggusuran pemukiman untuk pembangunan Stadion BMW. Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga yang tinggal di kawasan eks Taman BMW Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013). Jokowi menindaklanjuti laporan warga terkait penggusuran pemukiman untuk pembangunan Stadion BMW.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak mempersoalkan mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto dan politisi AM Fatwa yang datang ke KPK untuk membahas sengketa lahan Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW), Jakarta Utara, yang akan menjadi stadion utama Persija.

"Kalau ada sengketa, digugat saja. Kalau ada masalah, misalnya ada ketidakbenaran tanah di situ, dilaporkan ke KPK saja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2013) siang.

Jokowi menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk kepada dirinya, lahan Taman BMW seluas 66,6 hektar tersebut merupakan milik perusahaan pengembang raksasa Agung Podomoro Grup. Lahan itu, kata Jokowi, diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau sebagai kompensasi aktivitas pembangunan properti perusahaan.

Sementara soal dugaan keterkaitan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Sutiyoso dalam memuluskan keberadaan ahli waris di lahan itu, Jokowi enggan mengomentarinya. Yang jelas, dia ingin merefungsi kawasan tersebut sebagai tangkapan air dan ruang terbuka hijau.

"Itu ndak ngerti, ndak tau. Pokoknya saya ingin Taman BMW itu jadi tempat nampung air. Kaitan lalu-lalu, saya ndak tau," ujarnya.

Prijanto dan AM Fatwa mengaku hendak menemui pimpinan KPK terkait sengketa lahan Taman BMW. Prijanto mengaku telah membawa bahan laporan permasalahan tersebut. Bahan-bahan itu akan dibahas dengan pimpinan KPK.

Sejumlah pihak yang mengaku memiliki sertifikat sah atas tanah sebelumnya telah mengadu kepada Prijanto. Mereka menilai ada upaya penyerobotan lahan warga oleh perusahaan pengembang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu perwakilan keluarga ahli waris, David Sulaiman, meminta mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, yang kini menjadi Duta Besar Jerman, dan Sutiyoso ikut bertanggung jawab dalam pembebasan tanah senilai Rp 732 miliar. Keduanya merupakan pihak yang menandatangani sejumlah dokumen tanah yang diduga bermasalah tersebut pada rentang waktu 2007-2008.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Hari Kedua Pembukaan Bioskop di Bekasi, Masih Sepi Pengunjung

Megapolitan
Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Perampok Sadis Bacok Tangan Perempuan yang Jalan Sendirian, Rampas Handphone

Megapolitan
Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Polisi: Pengendara Mobil yang Tabrak Pemotor hingga Patah Kaki di Rawa Buntu Tidak Mabuk

Megapolitan
Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Tuduh Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Youtuber Savas Dijerat UU ITE

Megapolitan
Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Kronologi Pengendara Honda HRV Tabrak 3 Pemotor di Rawa Buntu

Megapolitan
Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Berbagai Aturan Dilonggarkan, Seperti Apa Situasi Covid-19 Terkini di Jakarta?

Megapolitan
Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Polisi Ungkap Home Industry Tembakau Sintetis yang Dikendalikan oleh Napi

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lempar Tanggung Jawab soal Kelanjutan Bansos Tunai

Pemprov DKI Dinilai Lempar Tanggung Jawab soal Kelanjutan Bansos Tunai

Megapolitan
Jual Konten MOLA secara Ilegal, 10 Orang Dilaporkan ke Bareskrim

Jual Konten MOLA secara Ilegal, 10 Orang Dilaporkan ke Bareskrim

Megapolitan
Kelanjutan Bansos Tunai Jakarta Belum Jelas, Politisi DPRD: Alihkan Anggaran Formula E

Kelanjutan Bansos Tunai Jakarta Belum Jelas, Politisi DPRD: Alihkan Anggaran Formula E

Megapolitan
Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Megapolitan
Disdik Kota Bekasi Berencana Izinkan Kegiatan Ekstrakurikuler SD dan SMP

Disdik Kota Bekasi Berencana Izinkan Kegiatan Ekstrakurikuler SD dan SMP

Megapolitan
Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Megapolitan
Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.