Basuki: Jika Berpikir Politik, Kami Rugi Beresi Jakarta Sekarang

Kompas.com - 11/11/2013, 13:07 WIB
Kendaraan pribadi melintas jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012).  Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain. KOMPAS / IWAN SETIYAWANKendaraan pribadi melintas jalur bus Transjakarta saat terjadi kemacetan di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2012). Kemacetan parah yang terjadi membuat polisi melonggarkan jalur bus transjakarta dilewati kendaraan lain.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah puluhan tahun tertib hukum tidak ditegakkan. Apabila peraturan tertib itu ditegakkan, banyak masyarakat tidak menyenangi kebijakan tersebut. Terlebih lagi, tahun 2013 ini merupakan tahun politik.

Apabila berpikir secara politis, duo pimpinan Jakarta, Jokowi dan Basuki, tak akan menjalankan antisipasi kemacetan mulai sekarang. Mereka akan lebih memilih untuk menjalankan kebijakan-kebijakan itu seusai dengan perhelatan pemilihan umum.

"Secara politik, kami sudah rugi. Itu yang kami maksudkan ketika kita bicara untuk memperbaiki sebuah kondisi. Kalau bicara politik, kami rugi melakukan semuanya sekarang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Namun, Basuki meyakini kebijakan mengatasi kemacetan dapat menyadarkan warga untuk tertib hukum. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi untuk mencapai tertib sosial, harus tertib hukum dahulu," ujar Basuki.

Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah di Ibu Kota, Pemprov DKI rencananya akan mendatangkan ratusan bus sedang dan transjakarta pada Desember mendatang. Selain itu, Jakarta juga akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Rencananya, jalur di Koridor I jurusan Blok M-Kota akan diberlakukan ERP. Setiap mobil atau kendaraan pribadi yang melintasi jalur ERP akan dikenakan biaya sekitar Rp 22.000.

Antisipasi kemacetan lainnya adalah dengan meningkatkan tarif parkir on street atau di bahu jalan. Basuki juga memiliki ide lain dengan penggunaan stiker hologram sebelum penerapan ERP. Mereka yang boleh melintasi jalur ERP hanyalah yang mobilnya menggunakan stiker hologram. Stiker hologram itu direncanakan dijual dengan harga Rp 1 juta untuk satu bulannya.

"Terus motornya kita tahan tidak boleh masuk Koridor I. Jadi, perkenalan dulu nih, situasinya kayak begini. Itu yang kita lakukan," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Sejak dilakukannya sterilisasi pada 30 Oktober 2013, jumlah pelanggaran penerobos jalur transjakarta sudah berkurang. Tercatat, jumlah pelanggar penerobos jalur transjakarta sejak pemberlakuan sterilisasi mencapai 3.272 pelanggar.

Koridor IX, dengan rute Pinang Ranti-Pluit, merupakan koridor dengan penyumbang terbanyak pelanggar penerobos jalur transjakarta. Tahun ini, tercatat 13.054 pelanggar ditindak di jalur tersebut. Jumlah ini lebih besar dibandingkan koridor rawan pelanggaran lainnya, seperti Koridor I, III, V, dan VI. Sepanjang 2013, hingga November, ada 56.000 pelanggar yang telah ditindak.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

UPDATE 4 Juli: Bertambah 215, Kini Ada 12.039 Kasus Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Rasio Kasus Covid-19 di Kelurahan Kenari Jakpus Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Bacok Orang hingga Tewas Saat Tawuran di Tambora, Pria Ini Ditangkap di Cilacap

Megapolitan
Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang di Kelurahan Zona Merah Depok

Megapolitan
CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

CFD Kota Bekasi Kembali Digelar Besok, PKL Dilarang Berjualan

Megapolitan
Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Ojek Online Boleh Angkut Penumpang di Depok mulai 7 Juli jika...

Megapolitan
Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Wagub DKI Minta Warga Terbiasa Jalankan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Wagub DKI Sebut Banyak Pedagang Pasar yang Tak Mau Dites Swab

Megapolitan
Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Cemburu, Suami Bacok Istri di Hadapan Anak di Bekasi

Megapolitan
Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Petugas Sekuriti Diduga Cabuli 4 Anak di Tangerang, KPAI: Edukasikan Anak soal Cari Pertolongan

Megapolitan
 Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Wagub DKI: Kami Gencar Lakukan Tes Covid-19 dan Lampaui Standar WHO

Megapolitan
Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Kampus UI Jadi Lokasi Pelaksanaan UTBK 2020, Ini Protokol Kesehatannya

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Wagub DKI Sebut Pengunjung Mal Saat PSBB Transisi Hanya 20-30 Persen

Megapolitan
Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X