Kompas.com - 27/11/2013, 14:54 WIB
Gubernur DKI Joko Widodo saat meresmikan relokasi Blok B dan C Pasar Minggu, Jakarta selatan. Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Joko Widodo saat meresmikan relokasi Blok B dan C Pasar Minggu, Jakarta selatan.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya. Salah satu poin revisi adalah perubahan modal dasar dari semula Rp 2,8 miliar menjadi Rp 250 miliar.

Perubahan tersebut pun telah disetujui DPRD DKI Jakarta melalui rapat paripurna pada Rabu (27/11/2013) ini.

Anggota Badan Legislasi Daerah, Bimo Hastoro mengungkapkan, ada empat alasan mengapa revisi dilakukan. Pertama, membantu meningkatkan peran PD Dharma Jaya di bidang produk hewani. Kedua, memperluas gerakan pengembangan usaha PD Dharma Jaya. Ketiga, memenuhi tuntutan pasar. Dan keempat adalah memperkuat eksistensi PD Dharma Jaya bidangdistribusi hewani.

"Oleh sebab itu, ada peningkatan modal dasar dari yang semula Rp 2,8 miliar diubah menjadi Rp 250 miliar," ujar Hasto.

Dua poin lain yang direvisi yakni, pertama, mengatur fleksibilitas di dalam penetapan tarif jasa pengelolaan kandang serta jasa potong ternak dan yang kedua, perubahan kewenangan direksi dalam hal melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang semula memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun menjadi lima tahun.

Dengan disetujuinya revisi Perda Nomor 5 Tahun 1985 tersebut, DPRD DKI berharap, PD Dharma Jaya mampu menambah ruang gerak usaha. Bukan hanya di bidang ternak dan daging saja, tetapi juga dapat mengendalikan harga daging agar harganya dikendalikan.

Tak hanya itu, PD Dharma Jaya juga diharapkan mampu memberi pendapatan asli daerah yang signifikan bagi Pemprov Jakarta.

BUMD bermasalah

SPD Dharma Jaya adalah salah satu BUMD milik Pemprov DKI yang dibelit masalah. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 14 temuan yang berujung pada 32 rekomendasi. Hal itu didapat dari laporan hasil pemeriksaan keuangan negara 2010 hingga 2012. Dari laporan itu, BPK mengindikasikan PD Dharma Jaya menyebabkan negara mengalami rugi Rp 4,9 miliar.

Pelaksana tugas PD Dharma Jaya Andhika Kusuma membenarkan temuan itu. Ia mengatakan, kerugian terjadi di manajemen lama. Di manajemen baru pihaknya mminta jajaran direksi mengembalikan kerugian negara itu. Tapi, hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah dan siapa saja direksi yang terlibat dan berapa uang yang telah dikembalikan kepada kas negara.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Al-Atiq Kampung Melayu dan Sejarah yang Belum Terpecahkan

Masjid Al-Atiq Kampung Melayu dan Sejarah yang Belum Terpecahkan

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 206 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 206 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 59 Kasus di Depok, 1.369 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 59 Kasus di Depok, 1.369 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 28 Kasus di Kabupaten Bekasi, 379 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 28 Kasus di Kabupaten Bekasi, 379 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Agenda Sidang Senin: Rizieq Shihab Diperiksa dan Dituntut

Agenda Sidang Senin: Rizieq Shihab Diperiksa dan Dituntut

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jakarta dan Bogor Berpeluang Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Sebagian Jakarta dan Bogor Berpeluang Hujan Ringan

Megapolitan
Korsleting Listrik, Toyota Avanza Hangus Terbakar di Otista

Korsleting Listrik, Toyota Avanza Hangus Terbakar di Otista

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Tiba di Indonesia, 1.278 Pekerja Migran Langsung Dikarantina di Wisma Atlet

Tiba di Indonesia, 1.278 Pekerja Migran Langsung Dikarantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Pemohon SIKM Butuh Surat Rekomendasinya, Perangkat RT/RW di Kota Tangerang Diminta Jujur

Megapolitan
Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Kronologi Kelompok Debt Collector Adang Babinsa, Pemimpinnya Ajak 8 Teman untuk Cari Mobil Incaran

Megapolitan
Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Update 9 Mei: Bertambah 809, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Mencapai 415.647

Megapolitan
Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Polisi Tangkap 11 Debt Collector Pengadang Babinsa, 9 di Antaranya Ada di Video Viral

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X