Basuki Kaji Penerapan Sanksi bagi Pemberi Uang dan Pengemis

Kompas.com - 29/11/2013, 15:43 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Belajar dari pengalaman Walang (54), seorang pengemis yang membawa uang Rp 25 juta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan kajian terhadap kemungkinan tindakan hukum. Bukan hanya kepada pengemisnya, melainkan juga pemberi uang.

"Mereka itu enggak mau masuk ke panti. Soalnya, di luar kalau dikasih uang bisa sampai jutaan. Bawa saja ke Panti Cibadak, Sukabumi, uang lima ribu saja di sana sudah bisa makan ikan mas," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (29/11/2013).

Ia mengatakan, Pemprov DKI harus dapat berani menegakkan peraturan yang sudah ada karena memberikan uang kepada pengemis juga termasuk tindakan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Di Pasal 40, setiap orang atau badan dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Pelarangan juga berlaku jika menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Orang atau badan pun dilarang membeli ke pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Berdasarkan Perda itu, hukuman yang dapat diterima kepada pihak pemberi uang ke pengemis adalah maksimal 60 hari kurungan penjara dan denda sejumlah Rp 20 juta. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat yang merasa kasihan melihat pengemis di jalanan untuk segera melapor kepadanya melalui pesan singkat.

"SMS saya saja, nanti saya tindak lanjuti pengemis itu dibawa ke panti sosial. Di Jakarta ini kalau mau hidup nyaman, harus tertib, disiplin, dan taat hukum," kata Basuki.

Apabila Dinas Sosial DKI ataupun masyarakat menangkap basah para pemberi uang kepada pengemis, Basuki menginginkan adanya hukuman sosial. Misalnya, membersihkan toilet terminal atau membersihkan sampah di taman.

Kendati demikian, sanksi hukuman sosial itu harus disahkan terlebih dahulu melalui undang-undang. Oleh karena itu, mantan anggota Komisi II DPR RI itu berharap DPR dapat memasukkan tindak pidana ringan hukuman sosial di dalam RUU. Ini karena UU di Indonesia tidak mengenal adanya sanksi sosial, hanya mengenal denda uang dan pidana.

"Misalnya buang sampah sembarangan, hukuman sosialnya nyapu halaman Monas atau dihukum sikat WC," ujar Basuki.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Lucinta Luna Divonis 1,5 Tahun Penjara, Jaksa Banding

Megapolitan
Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Garuda Indonesia Gelar Sayembara Desain Masker di Moncong Pesawat

Megapolitan
Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Warga Kepulauan Seribu Keluhkan Kondisi Ekonomi akibat PSBB Jakarta

Megapolitan
Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Polisi Masukkan Nama Cai Changpan ke Dalam DPO

Megapolitan
Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Batasi Jam Operasional, Pemkot Bekasi Harap Pelaku Usaha Utamakan Kesehatan

Megapolitan
Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Warga Jakarta Pindah Tongkrongan ke Bodetabek, Wagub DKI Minta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Digemari Masyarakat, Ini Alasan Harga Janda Bolong Melambung

Megapolitan
UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

UPDATE 1 Oktober: Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel Capai 1.007 Orang

Megapolitan
Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Remaja Tewas Dibacok dalam Tawuran di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Kecelakaan hingga Mobil Terbalik di Tol JORR, Suami, Istri, dan Anak Selamat

Megapolitan
Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Pangdam Jaya Sebut Belum Ada yang Kena Sanksi akibat Kericuhan di TMP Kalibata

Megapolitan
Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Satpol PP Bakal Segel Tempat Usaha di Kota Bekasi yang Beroperasi di Atas Pukul 18.00 WIB

Megapolitan
Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Langkah Pengelola Atasi Anjloknya Jumlah Penumpang di Bandara Sekarno-Hatta Selama Pandemi

Megapolitan
Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Kampanye di Buaran, Sara Janjikan Pusat Kesenian seperti TIM di Tangsel

Megapolitan
Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Pasien OTG Meningkat, Pemprov DKI Terus Siagakan Fasilitas Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X