Kepada Dirut KAI, Basuki Pernah Janji Bangun Jalan Layang dan Terowongan

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sebelum dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia pernah terlibat pembicaraan serius dengan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan. Pembicaraan itu terkait kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI dan PT KAI dalam melengkapi kebutuhan dan infrastruktur transportasi massal di Jakarta.

"Sebelum saya dilantik, Pak Gubernur sudah izinkan saya ketemu Pak Jonan dan menanyakan berapa lintasan yang harus kami (DKI) bereskan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Seusai bertemu dengan Jonan, Basuki bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung menyanggupi permintaan Jonan untuk membangun 15 pelintasan sebidang antara rel dan jalan. Hanya saja, ketika akan dianggarkan dan mulai konsep rancang-bangun, Kementerian Perhubungan menyatakan akan membangun loopline untuk kereta layang.

Rencana dari pemerintah pusat itu menyebabkan persiapan pembangunan jalan layang atau terowongan itu dihentikan. Namun, setelah kecelakaan antara kereta komuter Serpong-Tanah Abang dan truk tangki di Bintaro, Senin (9/12/2013), Menteri Perhubungan EE Mangindaan justru menagih janji Pemprov DKI untuk membangun jalan layang dan terowongan tersebut.

Setelah pengkajian kembali oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, akhirnya rencana pembangunan jalan layang dan terowongan akan direalisasikan dengan menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears. Pemprov DKI akan mulai membangun jalan layang dan terowongan itu di empat titik pelintasan kereta pada April 2014, yaitu di kawasan Bintaro, Permata Hijau, Semanan, dan Tanjung Barat.

Basuki tidak ingin mengaitkan pernyataan Mangindaan itu dengan isu politik jelang Pemilihan Presiden 2014. Menurut Basuki, yang terpenting saat ini adalah membereskan tugas yang telah diprogramkan. "Tanya Pak Jonan, benar enggak saya datang ke beliau sebelum saya dilantik. Saya menyanggupi permintaan beliau karena kita juga butuh kereta api," ujar Basuki.

Kepala Bidang Jembatan Dinas PU DKI Jakarta Indrastuty R Okita mengatakan, pada APBD 2013, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan pembangunan 10 flyover dan underpass untuk mengurangi jumlah persimpangan sebidang dengan kereta api. Jumlah itu kemudian berkurang karena Kemenhub membuat program jalan lingkar layang (loopline elevated) untuk kereta api komuter Jabodetabek. Rencana itu mengubah rencana pembangunan jalan layang sehingga menjadi satu flyover saja.

Ada dua underpass yang dibatalkan dan setelah ditinjau lagi ternyata menjadi prioritas, antara lain di Jalan Kartini dan Cenderawasih. Dinas PU DKI masih melakukan proses lelang untuk pembangunan konstruksi teresbut. Dengan konsep design and build (rancang bangun), maka peserta tender diwajibkan merancang dan membangun jalan tersebut.

"Yang membuat perencanaan teknis langsung dilakukan oleh calon pelaksana program, bukan konsultan khusus dari Dinas PU," ujar Indrastuty.