Melalui RDTR, Jakarta Bukan Lagi "Milik" Gubernur

Kompas.com - 12/12/2013, 08:28 WIB
Gubernur Jakarta Joko Widodo menunjukkan desain monorel kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (26/11/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur Jakarta Joko Widodo menunjukkan desain monorel kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (26/11/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), diprediksi memberi dampak positif untuk penataan tata ruang di Jakarta yang telanjur semrawut. Melalui Perda itu, peruntukan lahan yang pada era sebelumnya dapat diubah melalui tanda tangan sang gubernurnya, asalkan membayar retribusi kepada Pemprov DKI, sekarang tidak boleh. Pembangunan Jakarta berkiblat ke RDTR.

"Kalau dulu kan melalui retribusi, bayar berapa, gubernur dapat menandatangani perubahan. Kalau sekarang tidak boleh," ujar Kepala Dinas Tata Ruang Gamal Sinurat seusai rapat paripurna Perda RDTR yang dihadiri Gubernur Jakarta Joko Widodo di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2013) kemarin.

Untuk sejumlah wilayah di DKI yang sudah telanjur melanggar tata ruang sesuai RDTR, Gamal mengungkapkan tak akan dibongkar. Mengingat, ada banyak wilayah di Jakarta yang telah melanggar, yakni Tebet, Jakarta Selatan; Tambora, Jakarta Barat; Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan; dan lain-lain.

"Di daerah yang sudah telanjur salah, kita terapkan kebijakan, namanya teknik pengendalian pertumbuhan. Boleh tetap berjalan, tapi ada syarat, misalnya parkir harus ada, lantai enggak boleh ditambah, pokoknya tidak boleh mengganggu lingkungan," ujarnya.

Kendati demikian, Gamal menegaskan, kebijakan permisif itu cuma diberlakukan untuk kawasan yang melanggar rencana tata ruang dengan wilayah yang luas. Sementara untuk bangunan yang yang melanggar dengan luas kecil, itu tetap akan dibongkar oleh Dinas atau Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Bahkan, jika terbukti melanggar dalam skala besar, Gamal pun memastikan yang bersangkutan dapat dikenakan pasal pidana. Hanya, penggunaan pasal pidana tersebut harus melalui pembentukan peraturan turunan semacam peraturan gubernur (pergub) terlebih dulu. Adapun pergub yang dimaksud tengah digodok oleh pihaknya.

Jokowi andalkan SKPD

Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan Perda soal RDTR mencakup banyak poin, antara lain soal tujuan penataan ruang masing-masing kecamatan di Jakarta, rencana pola ruang, rencana jaringan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan ruang, dan rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya.

Artinya, melalui Perda yang terdiri dari 23 bab dan 672 pasal ini, Jakarta telah memiliki perencanaan tata ruang secara lebih detail. Namun, meski sudah terencana dan tidak dapat diganggu-gugat, bahkan oleh tanda tangannya, Jokowi mengaku masih khawatir ada bawahannya yang main mata dengan pelanggar tata tuang.

Ia mewanti-wanti tingkatan lurah, camat, suku dinas, hingga pejabat dinas terkait untuk mematuhi rencana Jakarta tersebut. "Jangan sampai gara-gara amplop, lobi, RDTR yang sudah kita rancang, sudah kita sepakati, amburadul. Saya ndak mau kayak yang dulu-dulu lagi dan saya ndak mau lihat yang lalulah," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Perbaikan Jalan, Warga Diimbau Hindari Jalan Simpang Duren Ciputat

Ada Perbaikan Jalan, Warga Diimbau Hindari Jalan Simpang Duren Ciputat

Megapolitan
Senin Besok, 5 Pimpinan DPRD DKI Dilantik

Senin Besok, 5 Pimpinan DPRD DKI Dilantik

Megapolitan
Polisi: Terduga Teroris di Tambun Ustaz Kelompok Khilafatul Muslimin

Polisi: Terduga Teroris di Tambun Ustaz Kelompok Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Polisi: Terduga Teroris di Tambun Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Polisi: Terduga Teroris di Tambun Terkait dengan Kelompok Abu Zee

Megapolitan
Jenguk Wiranto, Ma'ruf Amin: Tidak Lama Lagi Beliau Pulih

Jenguk Wiranto, Ma'ruf Amin: Tidak Lama Lagi Beliau Pulih

Megapolitan
Antisipasi Terorisme, Ditlantas Gandakan Personel Saat Pelantikan Presiden dan Wapres

Antisipasi Terorisme, Ditlantas Gandakan Personel Saat Pelantikan Presiden dan Wapres

Megapolitan
Agung Laksono Sebut Wiranto Jalani Terapi Hilangkan Syok

Agung Laksono Sebut Wiranto Jalani Terapi Hilangkan Syok

Megapolitan
Kasus Penusukan Wiranto, Aburizal Bakrie Khawatirkan Radikalisme di Indonesia

Kasus Penusukan Wiranto, Aburizal Bakrie Khawatirkan Radikalisme di Indonesia

Megapolitan
Tim Densus 88 Kembali Menggeledah Rumah Teroris di Tambun Bekasi

Tim Densus 88 Kembali Menggeledah Rumah Teroris di Tambun Bekasi

Megapolitan
Doakan Wiranto Cepat Sembuh, Aburizal Bakrie: Negara Membutuhkannya

Doakan Wiranto Cepat Sembuh, Aburizal Bakrie: Negara Membutuhkannya

Megapolitan
Emak-emak Demo di Polda Metro, Minta Polisi Bebaskan Pelajar dan Mahasiswa yang Ditangkap

Emak-emak Demo di Polda Metro, Minta Polisi Bebaskan Pelajar dan Mahasiswa yang Ditangkap

Megapolitan
Aburizal Sebut Kelingking Wiranto Juga Luka karena Menangkis Serangan

Aburizal Sebut Kelingking Wiranto Juga Luka karena Menangkis Serangan

Megapolitan
Aburizal Bakrie Jenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto

Aburizal Bakrie Jenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto

Megapolitan
Minggu Siang, Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

Minggu Siang, Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

Megapolitan
Seorang Pria Aniaya Temannya Hingga Tewas di Ciledug

Seorang Pria Aniaya Temannya Hingga Tewas di Ciledug

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X