Melalui RDTR, Jakarta Bukan Lagi "Milik" Gubernur

Kompas.com - 12/12/2013, 08:28 WIB
Gubernur Jakarta Joko Widodo menunjukkan desain monorel kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (26/11/2013). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOGubernur Jakarta Joko Widodo menunjukkan desain monorel kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Selasa (26/11/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), diprediksi memberi dampak positif untuk penataan tata ruang di Jakarta yang telanjur semrawut. Melalui Perda itu, peruntukan lahan yang pada era sebelumnya dapat diubah melalui tanda tangan sang gubernurnya, asalkan membayar retribusi kepada Pemprov DKI, sekarang tidak boleh. Pembangunan Jakarta berkiblat ke RDTR.

"Kalau dulu kan melalui retribusi, bayar berapa, gubernur dapat menandatangani perubahan. Kalau sekarang tidak boleh," ujar Kepala Dinas Tata Ruang Gamal Sinurat seusai rapat paripurna Perda RDTR yang dihadiri Gubernur Jakarta Joko Widodo di Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2013) kemarin.

Untuk sejumlah wilayah di DKI yang sudah telanjur melanggar tata ruang sesuai RDTR, Gamal mengungkapkan tak akan dibongkar. Mengingat, ada banyak wilayah di Jakarta yang telah melanggar, yakni Tebet, Jakarta Selatan; Tambora, Jakarta Barat; Kemang dan Pondok Indah, Jakarta Selatan; dan lain-lain.

"Di daerah yang sudah telanjur salah, kita terapkan kebijakan, namanya teknik pengendalian pertumbuhan. Boleh tetap berjalan, tapi ada syarat, misalnya parkir harus ada, lantai enggak boleh ditambah, pokoknya tidak boleh mengganggu lingkungan," ujarnya.

Kendati demikian, Gamal menegaskan, kebijakan permisif itu cuma diberlakukan untuk kawasan yang melanggar rencana tata ruang dengan wilayah yang luas. Sementara untuk bangunan yang yang melanggar dengan luas kecil, itu tetap akan dibongkar oleh Dinas atau Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Bahkan, jika terbukti melanggar dalam skala besar, Gamal pun memastikan yang bersangkutan dapat dikenakan pasal pidana. Hanya, penggunaan pasal pidana tersebut harus melalui pembentukan peraturan turunan semacam peraturan gubernur (pergub) terlebih dulu. Adapun pergub yang dimaksud tengah digodok oleh pihaknya.

Jokowi andalkan SKPD

Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan Perda soal RDTR mencakup banyak poin, antara lain soal tujuan penataan ruang masing-masing kecamatan di Jakarta, rencana pola ruang, rencana jaringan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan ruang, dan rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya.

Artinya, melalui Perda yang terdiri dari 23 bab dan 672 pasal ini, Jakarta telah memiliki perencanaan tata ruang secara lebih detail. Namun, meski sudah terencana dan tidak dapat diganggu-gugat, bahkan oleh tanda tangannya, Jokowi mengaku masih khawatir ada bawahannya yang main mata dengan pelanggar tata tuang.

Ia mewanti-wanti tingkatan lurah, camat, suku dinas, hingga pejabat dinas terkait untuk mematuhi rencana Jakarta tersebut. "Jangan sampai gara-gara amplop, lobi, RDTR yang sudah kita rancang, sudah kita sepakati, amburadul. Saya ndak mau kayak yang dulu-dulu lagi dan saya ndak mau lihat yang lalulah," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI, Perdata Tambunan, mengungkapkan, apresiasi positifnya atas penetapan Perda itu. Kini, kata Perdata, Jokowi harus membuat peraturan lain yang berkaitan dengan Perda RDTR agar tata ruang semakin optimal.

"Kita harap eksekutif segera menyosialisasikan Perda ini kepada masyarakat agar semua pihak tak lagi melanggar," ujar Perdata.

Badan Legislasi Daerah DPRD Jakarta menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lewat rapat paripurna pada Rabu (11/12/2013) siang. Perda RDTR tersebut diketahui sempat lama dibahas DPRD DKI lebih dari setahun sebelumnya.

RDTR merupakan bentuk lebih detail dan rinci dari Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Tanpa RDTR, pembangunan di Jakarta dipastikan tak terencana.

Penetapan RDTR melibatkan peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan, mulai dari penjaringan aspirasi pakar, aksi lokakarya di tiap kelurahan dan kecamatan, pembahasan kajian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Diharapkan dengan melibatkan masyarakat, tata ruang di Jakarta mengakomodasi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Megapolitan
Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Megapolitan
Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Megapolitan
PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Megapolitan
Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

Megapolitan
Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Megapolitan
Kebakaran Selama 8 Jam, 987 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal di Tambora

Kebakaran Selama 8 Jam, 987 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal di Tambora

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Babak Baru Pemerkosaan di Bintaro | Penembakan Misterius di Tangsel Lukai 8 Korban

[POPULER JABODETABEK] Babak Baru Pemerkosaan di Bintaro | Penembakan Misterius di Tangsel Lukai 8 Korban

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X