Kompas.com - 03/01/2014, 13:54 WIB
Karyawan Pemda DKI pulang dengan bus karyawan di depan Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (2/1). Pemda DKI Jakarta akan menerapkan aturan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak membawa kendaraan pribadi pada setiap Jumat pekan pertama. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Kompas/Lasti Kurnia (LKS) Kompas/Lasti Kurnia Karyawan Pemda DKI pulang dengan bus karyawan di depan Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (2/1). Pemda DKI Jakarta akan menerapkan aturan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak membawa kendaraan pribadi pada setiap Jumat pekan pertama. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Kompas/Lasti Kurnia (LKS)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Lurah Pedemangan Timur Kelik Sutanto mengaku senang bisa naik angkutan umum. Meski harus mengeluarkan ongkos Rp 60.000, dia bisa merasakan serunya mendengar dangdut lagu "Bang Jali" yang diputar sopir angkot.

Kelik mengatakan, sebagai salah satu anak buah Gubernur DKI Jakarta, dia patuh dengan instruksi Joko Widodo.

"Namanya juga taat sama instruksi gubernur, lagian seru juga naik angkutan umum diiringi lagu 'Bang Jali'," kata Kelik kepada Kompas.com, Jumat (3/1/2014).

Kelik menuturkan, dia menggunakan angkutan umum dari rumahnya di Halim, Jakarta Timur, sampai ke Cililitan. Setelah itu, ia naik ojek untuk sampai ke kantornya di Pademangan, Jakarta Utara, untuk mengisi presensi handkey.

Setelah itu, lanjut Kelik, ia naik ojek lagi untuk mencari taksi ke Balaikota, menghadiri acara di Balai Agung. Setelah acara di Balaikota selesai, dia kembali ke kantornya di Pademangan menggunakan ojek.

"Memilih naik ojek supaya bisa kekejar shalat Jumat di Pademangan," ujarnya.

Berbeda dengan Kelik, Lurah Rorotan Dwi Kurniasih tetap menggunakan kendaraan pribadi. Ini karena waktu tempuh yang harus ia lalui 4-5 jam bila menggunakan angkutan umum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Rumah saya dari Kalideres terus ke Rorotan. Naik kendaraan umum saja bisa sampai 5 kali, terus kapan saya mengabdi di wilayahnya. Belum pulangnya," ujarnya.

Ia juga menuturkan bahwa kendaraan umum di DKI Jakarta belum begitu bersahabat. "Saya sudah puluhan tahun naik kendaraan umum semenjak jadi CPNS, sekarang mau tidak mau saya harus bawa kendaraan sendiri karena jaraknya yang jauh," imbuhnya.




Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.