Warga Bisa Gugat Pemerintah Akibat Jalan Rusak

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu dampak dari banjir yang merendam hampir semua wilayah Ibu Kota adalah jalan yang rusak dan berlubang. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, warga yang terkena dampak jalan rusak itu dapat menggugat dan menuntut pemerintah.

Tulus mengatakan, hak warga untuk menuntut itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU tersebut menyebutkan, pemerintah wajib menyediakan jalan yang baik untuk menjaga keselamatan warganya. "Terutama bagi warga yang sampai kecelakaan karena jalan rusak. Pemerintah harus bertanggung jawab," kata Tulus kepada wartawan, Minggu (26/1/2014) di Jakarta.

Tuntutan itu disesuaikan dengan kewenangan di tiap-tiap jalan. Apabila di jalan nasional, maka warga dapat menuntut kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun di jalan provinsi, warga dapat menuntut kepala daerah atau Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Sementara itu, bila terdampak jalan rusak di jalan tol, maka warga dapat menuntut dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke operator jalan tol. Warga bisa menuntut pemerintah karena warga berhak mendapat fasilitas terbaik dan sudah membayar pajak. Apabila tidak dapat memperbaiki jalan dengan alasan cuaca dan sebagainya, maka pemerintah sebaiknya membuat peringatan untuk warga, misalnya dengan memasang rambu peringatan di jalan tersebut.

Tulus mengatakan, YLKI telah menerima ratusan laporan dan aduan dari masyarakat atas keluhan jalan rusak. Umumnya jalan rusak itu berujung pada kecelakaan lalu lintas. Korban dapat mengalami luka atau kerugian materi. Dia meminta Dinas PU DKI Jakarta untuk bertanggung jawab dan memperbaiki ruas jalan yang rusak di Ibu Kota. "Dinas PU jangan hanya cepat merespons di media sosial, tapi cepat mengimplementasi perbaikan jalan," kata Tulus.