Kompas.com - 27/01/2014, 21:21 WIB
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berjalan menuju bus jemputan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013). KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berjalan menuju bus jemputan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama kurang lebih satu tahun menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah mengetahui bagaimana kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta. Setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disahkan pada 15 Januari 2014, kini PNS DKI yang tidak maksimal bekerja mendapat "hukuman" melalui penurunan eselon, pemecatan, hingga pensiun di usia 60 tahun.

"Kalau saya tidak membuat sistem seperti ini, bisa enggak saya disandera oleh PNS-PNS yang tidak mau kerja? Hasilnya, saya gagal, rakyat dirugikan, dan PNS-nya sih ketawa-ketawa saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (27/1/2014).

Sebelum ada UU ASN, kata Basuki, tidak sedikit PNS DKI yang santai dalam bekerja. Menurut Basuki, UU itu dapat dipergunakan sebagai kontrol dan pengawas PNS untuk bekerja lebih baik. Jika PNS DKI tidak bekerja dengan baik, maka Basuki dan Gubernur DKI Joko Widodo akan mendapat "hukuman" berupa hilangnya kepercayaan warga.

"Makanya saya juga tidak gendeng (gila) memilih orang yang tidak menghasilkan (kebijakan baik)," ujar Basuki.

Tiga keputusan dalam UU ASN yang membuat Basuki senang adalah penurunan eselon hingga pemecatan bagi pejabat setaraf kepala dinas, peningkatan usia pensiun 58-60 tahun, dan perekrutan profesional atau swasta untuk menduduki jabatan strategis di Pemprov DKI. Dengan demikian, semua orang bisa mengikuti seleksi terbuka tersebut asalkan bersedia menerima gaji PNS.

Melalui UU ASN itu pula, Basuki dan Jokowi tak akan subjektif dalam menempatkan maupun mencopot jabatan seseorang. Pria yang akrab disapa Ahok itu kemudian memberi contoh studi kasus Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Meskipun ancaman pecat berulang kali terucap dari mulut Basuki, tetapi ia mengakui pula belum ada sosok lain di Dinas Pendidikan yang dapat menggantikan posisi Taufik. Segala masukan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat juga menjadi salah satu indikator apakah pejabat tersebut layak untuk dipertahankan atau tidak. "Makanya, begitu Presiden menandatangani UU itu, langsung berlaku pasal pensiun, pemecatan, penurunan eselon, semuanya sangat jelas," ujar Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 2 Kasus Covid-19 dan 7 Pasien Sembuh di Tangerang

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 2 Kasus Covid-19 dan 7 Pasien Sembuh di Tangerang

Megapolitan
Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Megapolitan
Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Megapolitan
Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Megapolitan
Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Megapolitan
Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Megapolitan
Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Megapolitan
Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Megapolitan
Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.