Kompas.com - 04/03/2014, 15:54 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Macet dan banjir di Jakarta membuat elektabilitas Joko Widodo sebagai capres di Pilpres 2014 tak "cerah". Jika dua masalah Jakarta itu dimasukkan dalam pertanyaan survei, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu hanya 15,3 persen, di bawah Prabowo dan Megawati.

"Setelah publik DKI mengetahui problematika banjir dan macet belum dapat diselesaikan Jokowi, elektabilitasnya hanya 15,3 persen," kata Direktur Riset Median Sudarto dalam konferensi pers yang digelar di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Median melakukan riset dengan dua tahap treatment. Pertama, menanyakan awareness publik secara nasional terhadap permasalahan banjir dan kemacetan yang ada di Jakarta. Setelah mengetahui informasi bahwa kemacetan dan banjir masih menjadi masalah di Jakarta, Median meminta responden untuk memilih kembali presiden pilihannya.

Hanya dengan pertanyaan setuju atau tidak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, nama Jokowi unggul dibanding tokoh lainnya, dengan 30,1 persen. Namun, setelah permasalahan Jakarta dipaparkan, elektabilitas Jokowi turun menjadi 15,3 persen.

Saat ini, kata dia, tingkat kesadaran publik terhadap problematika Jakarta masih rendah. Berdasarkan survei yang dilakukan, hanya 35,70 persen warga yang tahu Jokowi belum dapat menyelesaikan kemacetan. Sementara itu, 64,30 persen sisanya mengaku tidak tahu.

Terkait banjir, hanya 37,40 persen warga tahu Jokowi belum dapat menyelesaikan masalah itu. Sisanya, 62,60 persen warga mengaku tidak tahu.

"Kebanyakan, warga ingin Jokowi menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur terlebih dahulu selama lima tahun. Setelah merealisasikan janji, baru Jokowi maju di tahun 2019," kata Sudarto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan survei tersebut, banjir dan macet yang belum bisa diselesaikan Jokowi memberi dampak positif pada elektabilitas Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Elektabilitas Prabowo mencapai 20 persen dan menduduki posisi puncak, sementara Megawati 16 persen. Jokowi hanya berada di posisi ketiga.

Selanjutnya, elektabilitas Aburizal Bakrie 10,9 persen; Wiranto 7,5 persen; Anis Matta 4,3 persen; Dahlan Iskan 3,2 persen; Yusril Ihza Mahendra 2,7 persen; Hatta Radjasa 1,8 persen; Surya Paloh 1,5 persen; Muhaimin Iskandar 1,0 persen; Suryadharma Ali 0,4 persen; Sutiyoso 0,1 persen; dan yang tidak menjawab sebanyak 15,4 persen.

Median melakukan survei ini sepanjang 28 Januari-15 Februari 2014. Sebanyak 1.500 responden dibagi menjadi 750 responden non-treatment dan 750 responden dengan treatment. Metode yang digunakan yakni multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan jender di 33 provinsi. Median mengklaim, margin of error survei ini 2,57 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Megapolitan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Megapolitan
Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Megapolitan
Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Megapolitan
Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Megapolitan
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

Megapolitan
Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Lintasi Jalan Bergelombang, Mobil Boks Terguling di Pondok Indah

Megapolitan
Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Sepanjang 2021, Jumlah Penumpang KRL Capai Angka Tertinggi pada November

Megapolitan
Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Duduk Perkara Pemkab Bekasi Beri Info Keliru soal Warga Terpapar Omicron

Megapolitan
Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Fakta Soal Varian Omicron di Jakarta, Belum Ditemukan dan Kabar yang Sebelumnya Beredar Keliru

Megapolitan
RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

RS Polri Identifikasi 5 Korban Tewas Kebakaran di Tambora lewat DNA

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Sumur Resapan Ambles di Lebak Bulus Diaspal, Kontraktor: Itu Inisiatif Kami, Bukan Program Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.