Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sia-sia Beli Rusunawa Jutaan Rupiah...

Kompas.com - 07/03/2014, 14:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — HR (53) telah berupaya agar dia dan keluarganya tetap bisa menghuni unitnya di Rusunawa Pinus Elok, Jakarta Timur. Namun, meski dia sudah membayar jutaan rupiah, semuanya sia-sia.

HR beserta sang istri ingin memiliki rumah yang dekat dengan tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai biro iklan koran-koran pemerintah di daerah Jakarta Timur. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah kontrakan di Taman Kota, Jakarta Barat.

HR membeli hak sewa rusun dari calo Rusun Pinus Elok pada Desember 2013. Dia menyetor Rp 5 juta kepada orang yang mengaku dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

"Pertama, saya bayar Rp 5 juta. Kemudian, saya diberikan kunci dan isi formulir rusun umum. Saya renovasi dan bersih-bersih rusun, beli TV, dan perlengkapan elektronik. Habis sampai Rp 8 juta," kata HR kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Baru sebentar menikmati rusunnya yang berada di lantai 2, dia kaget ketika diminta mengosongkan unitnya oleh petugas dari Dinas Perumahan. Dia diberi waktu hingga Rabu, 12 Maret 2014.

HR telah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Rusun DKI Wilayah III Ledy Natalia untuk membicarakan nasib mereka. Menurut HR, ia bersama teman-temannya tetap diminta keluar pada Rabu dan dijanjikan mendapat rusun, setelah warga yang lebih diprioritaskan mendapatkan hak mereka.

HR juga telah bertemu salah satu staf pribadi Wagub Basuki, Nathanael, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurutnya, Nathanael meminta HR untuk melengkapi persyaratan yang ada, seperti fotokopi KK, KTP diri beserta istri, surat kelurahan tidak memiliki rumah, pas foto, dan slip gaji. Namun, pihak Dinas Perumahan meminta HR untuk tetap mengikuti prosedur yang ada. Jangan lagi menggunakan cara cepat, selain prosedur dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

Akhirnya, pada Rabu 5 Maret 2014 kemarin, bersama dengan enam orang lainnya, HR menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka mengadu telah membayar uang dari Rp 5 juta hingga Rp 12 juta untuk bisa tinggal di rusun.

HR mengaku sempat menunjukkan secarik kuitansi bermaterai Rp 6.000 untuk pembayaran uang muka rusun sebesar Rp 5 juta. Dalam kuitansi itu, uang tersebut diterima Febri Chaerani. Selain itu, ada pula nama lainnya seperti Sarimudin alias Ugi, dan Abdul Kohar alias Kohang.

Menurut HR, warga hanya berhubungan dengan para oknum calo ini dan tidak pernah mengenal siapa oknum Dinas Perumahan DKI yang memberikan kunci rusun kepada para calo.

"Calonya bukan dari Dinas Perumahan DKI. Cuma kan kuncinya dari pengelola, pasti calonya itu 'kaki tangan' orang dinas," kata HR.

Kompas.com mencoba menghubungi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Yonathan Pasodung untuk mendapatkan konfirmasi. Namun, telepon dan SMS yang dikirimkan kepadanya tidak direspons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com