Kompas.com - 11/03/2014, 13:22 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penghuni Rusun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, buka-bukaan bagaimana bisa menghuni unit yang seharusnya hanya untuk korban banjir yang direlokasi. Menyogok pejabat di Dinas Perumahan, itu kuncinya.

Sr, salah seorang dari penghuni di Rusun Pinus Elok yang tinggal di Blok 2, mengaku berinisiatif menjanjikan uang jutaan rupiah agar dapat SK menghuni rusun. Uang itu diserahkannya kepada pejabat pengurus SK di kantor Dinas Perumahan, Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Saya ada perjanjian dengan pimpinan di Dinas (Perumahan). Kalau SK keluar, saya kasih Rp 5 juta," kata warga lantai 1, Rusun A2 Pinus Elok itu, saat ditemui Kompas.com, Selasa (11/3/2014).

Dia menceritakan, ia mendaftar untuk menempati rusun pada 2012. Setelah mendaftar, ia membutuhkan SK untuk menempati rusun. Namun, karena SK tak kunjung keluar, ia berinisiatif menjanjikan uang dengan harapan SK dapat segera turun.

Meski sudah menjanjikan uang Rp 5 juta kepada pejabat yang dimaksud, SK yang dibutuhkannya belum juga turun. Sr menolak menyebutkan siapa pejabat tersebut.

Menurut dia, perjanjian dengan pejabat di Dinas Perumahan itu dibuat pada masa sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Baru pada 17 Desember 2013, SK dapat diterimanya untuk menempati rusun. Tetapi, SK ini diperolehnya tanpa mengeluarkan uang Rp 5 juta kepada pejabat yang dijanjikan sebelumnya.

"Karena orangnya sudah keburu dipindah. Akhirnya saya kasih uang Rp 100.000 buat orang pemda yang ngurus, buat uang rokoklah. Sekarang SK-nya sudah di tangan," ujar Sr.

Namun, unit rusun yang baru berjalan 3 bulan ditempati itu kini sudah disegel merah sejak 20 Februari 2014. Batas pengosongannya yaitu 3x24 jam.

Sr menduga unitnya disegel karena ia dianggap tidak menghuni rusun itu karena sering terlihat kosong. Padahal, hal itu karena dirinya pergi bekerja mulai dari pukul 09.00 sampai pukul 23.00.

"Saya juga sudah kasih alasan, di sini keran bocor. Jadi ya enggak bisa dipakai rumahnya. Itu kan tanggungan dinas. Mereka mengakui kalau masih tunggu anggaran lama. Jadi saya perbaiki sendiri dulu," ujar Sr.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

Megapolitan
Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Megapolitan
Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Megapolitan
Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.