Kompas.com - 13/03/2014, 06:53 WIB
Bus-bus baru transjakarta yang berada di UP Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2/2014). Sejumlah bus transjakarta yang baru dibeli Pemprov DKI dari China ditemukan dalam kondisi tidak laik. Sebanyak 5 bus transjakarta gandeng dan 10 bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan pada sejumlah komponen. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESBus-bus baru transjakarta yang berada di UP Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2/2014). Sejumlah bus transjakarta yang baru dibeli Pemprov DKI dari China ditemukan dalam kondisi tidak laik. Sebanyak 5 bus transjakarta gandeng dan 10 bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan pada sejumlah komponen.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Wiryatmoko menjelaskan, tidak ada persoalan berarti dalam proses sumbangan 30 unit bus transjakarta dari swasta kepada Pemprov DKI Jakarta. Tak terkecuali soal iklan di badan bus. Karenanya, dia pun enggan menanggapi kemarahan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta itu, kata Wiryatmoko, kedua belah pihak sepakat pajak reklame akan dibebaskan selama lima tahun. Artinya, seusai lima tahun, iklan di bus itu akan tetap dikenakan pajak reklame.

"Kan ada 30 bus, nilainya Rp 36 miliar. Dari perhitungan, pajak reklamenya Rp 100 juta per bus, jadinya total Rp 3 miliar," ujarnya kepada Kompas.com pada Rabu (12/3/2014) sore. Karena kontrak berlaku lima tahun, ujar dia, besaran pajak reklame yang dibebaskan mencapai Rp 15 miliar.

Soal permintaan berujung amarah Basuki, Wiryatmoko enggan menanggapinya dan berpegang bahwa perhitungan pajak tetap dilaksanakan. "Mereka (swasta) enggak bayar (pajak reklame), tapi perhitungan debit atau kreditnya kan harus jelas oleh Dinas Pajak dan BPKD, biar tidak ada masalah di kemudian hari," lanjut Wiryatmoko.

Saat ini, kerja sama antara Pemprov DKI dan swasta tersebut masih dalam proses di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dia memastikan, proses itu akan segera diselesaikan supaya bus-bus bantuan swasta itu cepat beroperasi untuk angkutan publik.

Kemarahan Basuki tak beralasan

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai, aksi marah-marah Basuki kepada beberapa pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak beralasan. Pria yang akrab disapa Ahok itu, lanjut Agus, tak memiliki dasar hukum membebaskan pajak reklame untuk swasta yang menyumbang bus transjakarta.

Pasalnya, kata Agus, kebijakan menerapkan pajak reklame kepada swasta itu sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. "Pajak itu ya diatur dalam Perda. Kalau mau dibebaskan, harus buat Perda baru. Setahu saya yang dimau Ahok itu enggak ada aturannya," ujar dia.

"Jalan keluarnya, enggak usah dikasih iklan-lah. Tempel saja stiker pihak swasta-nya. Toh niatnya nyumbang kan," lanjut Agus. Sebelumnya diberitakan, amarah Basuki meledak ketika dia tahu bahwa ada pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mempersulit sumbangan bus transjakarta kepada Pemprov DKI dengan mengenakan pajak atas reklame yang ada di badan bus sumbangan.

Basuki menilai hal itu merupakan penyebab bantuan bus tertunda hingga delapan bulan. Penyumbang bus tersebut adalah tiga perusahaan yang masing-masing menyerahkan 10 bus, yakni Telkomsel, Ti-phone, dan Roda Mas.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SMAN 2 Depok Siap Gelar PTM 100 Persen Pekan Depan, tapi Masih Tunggu Perwal

SMAN 2 Depok Siap Gelar PTM 100 Persen Pekan Depan, tapi Masih Tunggu Perwal

Megapolitan
Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Akan Ditempati Pekerja JIS, Bagaimana Nasib Warga Terdampak?

Jakpro Sebut Kampung Susun Bayam Akan Ditempati Pekerja JIS, Bagaimana Nasib Warga Terdampak?

Megapolitan
Dua Motor 'Adu Banteng' di Jalan Raya Pulogebang, Kedua Pengendara Tewas di Tempat

Dua Motor "Adu Banteng" di Jalan Raya Pulogebang, Kedua Pengendara Tewas di Tempat

Megapolitan
Selebgram Medina Zein Berencana Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Pencemaran Nama Baik

Selebgram Medina Zein Berencana Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Epidemiolog: Kasus Covid-19 di Sekolah Cerminan Merebaknya Penularan di Masyarakat

Epidemiolog: Kasus Covid-19 di Sekolah Cerminan Merebaknya Penularan di Masyarakat

Megapolitan
Tiga Kapal Nelayan di Muara Angke Hangus Terbakar

Tiga Kapal Nelayan di Muara Angke Hangus Terbakar

Megapolitan
UPDATE Lonjakan Kasus Aktif Covid-19: Saat Natal Masih 337, Kini Ada 3.816 Kasus

UPDATE Lonjakan Kasus Aktif Covid-19: Saat Natal Masih 337, Kini Ada 3.816 Kasus

Megapolitan
Unggahan Viral, Bocah Penyandang Autisme di Bekasi Jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Ditangkap

Unggahan Viral, Bocah Penyandang Autisme di Bekasi Jadi Korban Kekerasan Seksual, Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tembok Bentuk Protes Warga Terkait Masalah Banjir di Pondok Bambu Kini Dibongkar

Tembok Bentuk Protes Warga Terkait Masalah Banjir di Pondok Bambu Kini Dibongkar

Megapolitan
Wajah Baru Jakarta dan New Urban Agenda

Wajah Baru Jakarta dan New Urban Agenda

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Meninggal dengan Luka Lebam, Kompolnas: Usut Tuntas jika Ada Penganiayaan

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Meninggal dengan Luka Lebam, Kompolnas: Usut Tuntas jika Ada Penganiayaan

Megapolitan
Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara, Diduga Dikeroyok 6 Orang dan Ditusuk

Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI AD hingga Tewas di Jakarta Utara, Diduga Dikeroyok 6 Orang dan Ditusuk

Megapolitan
Update Klaster Covid-19 Krukut: Warga Terpapar Jadi 89 Orang, Sebagian Tunggu Panggilan Wisma Atlet

Update Klaster Covid-19 Krukut: Warga Terpapar Jadi 89 Orang, Sebagian Tunggu Panggilan Wisma Atlet

Megapolitan
Kata Gubernur Anies soal Aksi Panggung Nidji di JIS Tanpa Giring Ganesha

Kata Gubernur Anies soal Aksi Panggung Nidji di JIS Tanpa Giring Ganesha

Megapolitan
Gempa Besar Guncang Jakarta, Ancaman Megathrust Selat Sunda Jadi Nyata

Gempa Besar Guncang Jakarta, Ancaman Megathrust Selat Sunda Jadi Nyata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.