Kompas.com - 13/03/2014, 06:53 WIB
Bus-bus baru transjakarta yang berada di UP Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2/2014). Sejumlah bus transjakarta yang baru dibeli Pemprov DKI dari China ditemukan dalam kondisi tidak laik. Sebanyak 5 bus transjakarta gandeng dan 10 bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan pada sejumlah komponen. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESBus-bus baru transjakarta yang berada di UP Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/2/2014). Sejumlah bus transjakarta yang baru dibeli Pemprov DKI dari China ditemukan dalam kondisi tidak laik. Sebanyak 5 bus transjakarta gandeng dan 10 bus kota terintegrasi busway (BKTB) mengalami kerusakan pada sejumlah komponen.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Wiryatmoko menjelaskan, tidak ada persoalan berarti dalam proses sumbangan 30 unit bus transjakarta dari swasta kepada Pemprov DKI Jakarta. Tak terkecuali soal iklan di badan bus. Karenanya, dia pun enggan menanggapi kemarahan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam kontrak antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta itu, kata Wiryatmoko, kedua belah pihak sepakat pajak reklame akan dibebaskan selama lima tahun. Artinya, seusai lima tahun, iklan di bus itu akan tetap dikenakan pajak reklame.

"Kan ada 30 bus, nilainya Rp 36 miliar. Dari perhitungan, pajak reklamenya Rp 100 juta per bus, jadinya total Rp 3 miliar," ujarnya kepada Kompas.com pada Rabu (12/3/2014) sore. Karena kontrak berlaku lima tahun, ujar dia, besaran pajak reklame yang dibebaskan mencapai Rp 15 miliar.

Soal permintaan berujung amarah Basuki, Wiryatmoko enggan menanggapinya dan berpegang bahwa perhitungan pajak tetap dilaksanakan. "Mereka (swasta) enggak bayar (pajak reklame), tapi perhitungan debit atau kreditnya kan harus jelas oleh Dinas Pajak dan BPKD, biar tidak ada masalah di kemudian hari," lanjut Wiryatmoko.

Saat ini, kerja sama antara Pemprov DKI dan swasta tersebut masih dalam proses di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dia memastikan, proses itu akan segera diselesaikan supaya bus-bus bantuan swasta itu cepat beroperasi untuk angkutan publik.

Kemarahan Basuki tak beralasan

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai, aksi marah-marah Basuki kepada beberapa pegawai negeri sipil di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak beralasan. Pria yang akrab disapa Ahok itu, lanjut Agus, tak memiliki dasar hukum membebaskan pajak reklame untuk swasta yang menyumbang bus transjakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasalnya, kata Agus, kebijakan menerapkan pajak reklame kepada swasta itu sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. "Pajak itu ya diatur dalam Perda. Kalau mau dibebaskan, harus buat Perda baru. Setahu saya yang dimau Ahok itu enggak ada aturannya," ujar dia.

"Jalan keluarnya, enggak usah dikasih iklan-lah. Tempel saja stiker pihak swasta-nya. Toh niatnya nyumbang kan," lanjut Agus. Sebelumnya diberitakan, amarah Basuki meledak ketika dia tahu bahwa ada pejabat Pemprov DKI Jakarta yang mempersulit sumbangan bus transjakarta kepada Pemprov DKI dengan mengenakan pajak atas reklame yang ada di badan bus sumbangan.

Basuki menilai hal itu merupakan penyebab bantuan bus tertunda hingga delapan bulan. Penyumbang bus tersebut adalah tiga perusahaan yang masing-masing menyerahkan 10 bus, yakni Telkomsel, Ti-phone, dan Roda Mas.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Megapolitan
Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Megapolitan
Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Megapolitan
2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

Megapolitan
UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

Megapolitan
Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Megapolitan
RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.