Perawat Keluhkan Lonjakan Pasien BPJS Kesehatan

Kompas.com - 19/03/2014, 19:08 WIB
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Salah seorang warga memperlihatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor Cabang Utama BPJS, Kota Bandung beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang perawat di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Grogol, Jakarta Barat mengaku merasa tertekan sejak pemberlakuan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014. Jumlah pasien yang terintegrasikan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang datang ke rumah sakit tersebut bertambah banyak.

"Saya beban kerjaan seperti ini. Karena BPJS jadi pasien membludak. Bukannya rawat pasien, malah saya yang sakit karena kecapean," ucap perawat yang enggan disebut namanya di Rumah Sakit Dharmais, Rabu (19/3/2014).

Ia mengatakan, peningkatan tanggung jawab tak berbanding lurus dengan peningkatan remunerasi. Tak ada peningkatan remunerasi bagi para pekerja paramedis tersebut.

"Bukannya (saya) tidak tanggung jawab sama kerjaan, tapi kalau kerjaan kayak robot gini dengan pendapatan Rp 2 juta - Rp 3 juta per bulan, ya teriak juga. Tapi saya bingung harus berkeluh kesah ke siapa," ungkapnya.

Secara terpisah, staf Humas RS Dharmais, Irwansyah, membenarkan adanya lonjakan pasien sejak pemberlakuan BPJS Kesehatan. Pada 2013, jumlah rata-rata pasien per hari adalah 300-350 orang. Sementara itu, saat ini jumlah rata-rata pasien bisa mencapai 700-800 orang per hari.

"Memang beda sekarang. Bayangin, pagi-pagi jam 7 aja pasien bisa sampe 350 orang. Apalagi jam 11 atau 12 siang, 800 orang ada setiap hari, kecuali Sabtu Minggu normal, karena loket BPJS tutup," ujar Irwansyah.

Menurutnya, pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB, sudah banyak pasien yang antre di depan loket BPJS. Sebagian besar adalah pasien berumur, dan juga anak-anak. Memasuki pukul 15.00 WIB, jumlah pasien berkurang karena loket ditutup.

Irwansyah juga mengatakan, banyak puskesmas yang merujuk pasien di Dharmais. Padahal, pasien tersebut belum tentu layak dirujuk ke rumah sakit.

"Dari puskesmas ketemu benjolan dikit aja langsung dirujuk ke Dharmais, padahal kan tidak semua benjolan dikategorikan kanker. Jadi selain kanker, kita tidak terima," ungkap Irwan.

Pihak Dharmais, katanya, telah memberikan penyuluhan terkait kanker ke warga. Sejumlah personel disebar ke berbagai puskesman di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Fenomena lonjakan pasien terus terjadi kendati pemerintah telah menciptakan sistem rujukan bagi peserta JKN. Sakit apa pun, kecuali dalam keadaan darurat, harus berobat ke fasilitas kesehatan primer, tidak boleh langsung ke rumah sakit atau dokter spesialis. Jika ini dilanggar, peserta harus bayar sendiri.

”BPJS Kesehatan tetap mengontrak sejumlah fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang selama ini bekerja sama dengan penyelenggara asuransi kesehatan sebelumnya,” kata Kepala Grup Manajemen Manfaat BPJS Kesehatan Andi Afdal di Jakarta.

Di sisi lain, ada dorongan agar BPJS Kesehatan membentuk layanan pengaduan untuk memperbaiki pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan juga harus rela mendelegasikan sebagian kewenangan kepada BPJS Kesehatan agar kualitas layanan bisa segera ditingkatkan.

BPJS Kesehatan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yakni tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang bertujuan menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak.

Keberadaan SJSN diharapkan akan melindungi masyarakat dari risiko ekonomi ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, pada hari tua dan pensiun, serta kematian.

Pemerintah telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 19,93 triliun yang dialokasikan untuk pemberlakukan BPJS sudah siap dalam APBN 2014. Anggaran ini digunakan untuk membayarkan 86,4 juta warga yang tergolong sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Tiga golongan inilah yang akan menjadi prioritas pemerintah mendapatkan bantuan kesehatan.

Pada saat peluncuran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya tak mau mendengar bahwa ada pasien yang ditolak rumah sakit lantaran tidak memiliki uang.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorHindra Liauw
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Megapolitan
SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

Megapolitan
Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Megapolitan
Close Ads X