Warga Mengelola Parkir di Area Terlarang

Tawa (54), yang lebih dari 20 tahun menjadi juru parkir di sisi Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, harus menyetor Rp 90.000 per hari, ditambah Rp 100.000 per minggu, kepada aparat di kawasan itu. Uang tersebut menjadi ”legalitas” mereka sebagai juru parkir.

”Penghasilan sehari nyaris setengahnya untuk membayar aparat. Setelah dipotong setoran, pendapatan bersih saya bisa sekitar Rp 100.000 per hari,” ujar Tawa, yang memiliki lahan parkir sepanjang 15 meter di sisi Jalan Hayam Wuruk.

Hal yang sama terjadi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rio (19), juru parkir setempat, memberikan setoran kepada aparat. Setiap hari ia harus memberikan Rp 10.000-Rp 20.000 kepada 15 aparat berseragam di Monas. Selain aparat, terdapat pula beberapa preman ”pemilik” wilayah yang menagih setoran ke juru parkir itu. Total dalam sehari ia mengeluarkan Rp 200.000 untuk sejumlah setoran.

Meski harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah, Rio bisa mendapatkan pendapatan bersih hingga Rp 300.000, terutama pada akhir pekan. ”Walaupun harus setor sana-sini atau kena razia, penghasilannya lumayan,” ujar pria yang berjaga di muka pintu masuk Monas dari pukul 10.00 hingga 21.00 ini.

Juru parkir seperti Tawa dan Rio mengakui bahwa lahan parkir mereka itu liar dan mengganggu ketertiban umum. Namun, tidak bisa dimungkiri, parkir di badan jalan menjadi pilihan banyak pengendara.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengaku sulit menertibkan semua ruas jalan Jakarta dari parkir liar dalam waktu singkat. Ini karena jumlah aparat amat terbatas. Karena itu, aparat melakukan penertiban di sejumlah ruas secara bertahap. (A07/NDY)