Benahi Halte, Pemprov DKI Akan Gandeng Swasta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, setiap perusahaan peserta nantinya harus mempresentasikan terlebih dahulu konsep pembenahan halte masing-masing. Perusahaan yang dapat memenangi seleksi nantinya mendapat hak beriklan selama 20 tahun di halte tersebut.

"Jadi, peremajaan halte busnya pakai duitnya mereka. Mereka dapat hak buat iklan. Kamu boleh dapat hak ini, sekian tahun, tapi harus bayar pajak ke kita. Jadi, kita dapat pajak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (8/4/2014).

Basuki menjelaskan, pembenahan halte-halte reguler merupakan salah satu upaya dalam menyukseskan program bus tingkat gratis yang nantinya akan diterapkan saat penerapan zona pelarangan sepeda motor.

Menurut Basuki, akan ada sekitar 1.000 halte reguler di Jakarta yang akan dibenahi, dalam upaya mendukung pelaksanaan program bus tingkat gratis. "Iklannya di halte-halte, kan semua bus tingkat berhenti di situ. Taruh ini di halte-halte, jadi semua halte  harus bagus. Tapi cuma halte yang sisi-sisi kiri saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, zona pelarangan sepeda motor rencananya akan diterapkan di Jalan HR Rasuna Said (lapangan Menteng-perempatan Mampang), Jalan Gatot Subroto (Balai Kartini-Slipi), Jalan Sudirman (Bundaran HI-Blok M), dan Monas-Kota Tua via Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

Rencananya saat zona pelarangan motor diterapkan, Pemprov DKI akan melakukan kerja sama dengan pengelola-pengelola gedung untuk penyediaan lahan parkir. Motor-motor yang akan parkir di dalam gedung nantinya akan dikenakan tarif semurah mungkin, yakni maksimal Rp 5000 selama sehari penuh.

"Kalau sudah bayar Rp 5000, sisanya gratis sampai besok pagi, itu supaya orang bisa nitipin motor di belakang-belakang gedung, lalu dari gedung langsung naik bus tingkat gratis," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin kemarin.