Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Akuisisi, Jakpro Renegosiasi Kontrak Palyja

Kompas.com - 17/04/2014, 21:02 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan tetap mengakuisisi PT PAM Lyonaise Jaya (Palyja) dengan mengambil alih 49 persen saham yang dimiliki PT Astratel.

Budi mengatakan, setelah berhasil diakuisisi, pihaknya langsung melakukan renegosiasi (rebalancing) kontrak.

"Renegosiasi dengan PD PAM Jaya. Saya juga sudah mengkomunikasikan lebih lanjut dengan Pak Sri Kaderi (Dirut PAM Jaya)? terkait isi kontrak bersama Palyja," kata Budi, di Gedung Joang 45, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Mantan Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol itu menegaskan tujuan utama pengambilalihan Palyja bukanlah semata-mata untuk mencari keuntungan sehingga dia meminta publik untuk tidak khawatir dengan pengambilalihan Palyja oleh Pemprov DKI tersebut.

Budi menjelaskan, tujuan utama akuisisi itu adalah untuk mengembalikan pengelolaan air kepada pemerintah. Hal itu mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Namun dia meminta masyarakat untuk bersabar karena saat ini akuisisi tersebut masih dalam tahap uji kelayakan.

Sementara itu, 51 persen saham Palyja, yang dimiliki Suez International, juga akan diakuisisi oleh PT Pembangunan Jaya. "Kami akan melakukan evaluasi agar masyarakat penghasilan rendah tetap mendapatkan hak atas air bersih. Itu konsentrasi kami," ujar Budi.

Lebih lanjut, pihaknya telah mendapat mandat dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengambil alih Palyja melalui cara business to business. Sebab, cara tersebut merupakan cara paling strategis dengan tidak menyalahi kontrak yang telah disepakati sejak tahun 1997 lalu.

Sekedar informasi, PD PAM Jaya menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Palyja dan Aetra, dan berlaku hingga 25 tahun. Kontrak itu berlangsung hingga tahun 2022 mendatang.

Tujuan lain pengambilalihan Palyja melalui B to B juga karena resiko finansialnya rendah. Apabila akuisisi dilakukan dengan government to business (G to B) antara PD PAM Jaya dengan Palyja, maka DKI harus membayar sebesar Rp 3,6 triliun.

Sementara, jika ditangani oleh BUMD, dalam hal ini, PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya, maka harga pengambilalihan saham dapat lebih murah. Sebab, tidak berdasarkan kontrak perjanjian kerjasama, dengan nilai sekitar Rp 2,1 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jika Profesinya Dihilangkan, Jukir Liar Minimarket: Rawan Maling Motor dan Copet!

Jika Profesinya Dihilangkan, Jukir Liar Minimarket: Rawan Maling Motor dan Copet!

Megapolitan
Polisi: Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Bekasi Alami Gangguan Kejiwaan Berat

Polisi: Ibu yang Bunuh Anak Kandung di Bekasi Alami Gangguan Kejiwaan Berat

Megapolitan
Imbas Tanah Longsor, Warga New Anggrek 2 GDC Depok Khawatir Harga Rumah Anjlok

Imbas Tanah Longsor, Warga New Anggrek 2 GDC Depok Khawatir Harga Rumah Anjlok

Megapolitan
Kisah Iyan, Korban Banjir Cipayung yang Terpaksa Mengungsi ke Rumah Mertua 2 Bulan Lamanya...

Kisah Iyan, Korban Banjir Cipayung yang Terpaksa Mengungsi ke Rumah Mertua 2 Bulan Lamanya...

Megapolitan
Maling Motor 'Ngadu' ke Ibunya Lewat 'Video Call' Saat Tertangkap Warga: Mak, Tolongin...

Maling Motor 'Ngadu' ke Ibunya Lewat 'Video Call' Saat Tertangkap Warga: Mak, Tolongin...

Megapolitan
Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Sediakan Alat Pijat dan 'Treadmill' untuk Calon Jemaah Haji

Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Sediakan Alat Pijat dan "Treadmill" untuk Calon Jemaah Haji

Megapolitan
Penampakan Rumah TKP Penusukan Seorang Ibu oleh Remaja Mabuk di Bogor, Sepi dan Tak Ada Garis Polisi

Penampakan Rumah TKP Penusukan Seorang Ibu oleh Remaja Mabuk di Bogor, Sepi dan Tak Ada Garis Polisi

Megapolitan
Anggap Pendaftaran Cagub Independen DKI Formalitas, Dharma Pongrekun: Mustahil Kumpulkan 618.000 Pendukung

Anggap Pendaftaran Cagub Independen DKI Formalitas, Dharma Pongrekun: Mustahil Kumpulkan 618.000 Pendukung

Megapolitan
Resahnya Arya Naik JakLingko, Dapat Sopir Ugal-ugalan yang Tengah Diteror 'Debt Collector'

Resahnya Arya Naik JakLingko, Dapat Sopir Ugal-ugalan yang Tengah Diteror "Debt Collector"

Megapolitan
3 Jenazah Korban Kebakaran Kapal di Muara Baru Diketahui Identitasnya

3 Jenazah Korban Kebakaran Kapal di Muara Baru Diketahui Identitasnya

Megapolitan
Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tambah Fasilitas 'One Stop Service' untuk Calon Jemaah

Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi Tambah Fasilitas "One Stop Service" untuk Calon Jemaah

Megapolitan
Polisi Sebut STIP Terbuka dalam Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna yang Dianiaya Senior

Polisi Sebut STIP Terbuka dalam Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna yang Dianiaya Senior

Megapolitan
Maling Motor di Tebet Sempat Masuk ICU gara-gara Dikeroyok Warga

Maling Motor di Tebet Sempat Masuk ICU gara-gara Dikeroyok Warga

Megapolitan
“Kalau Bung Anies Berniat Maju Pilkada DKI Lewat PDI-P, Silakan Daftar'

“Kalau Bung Anies Berniat Maju Pilkada DKI Lewat PDI-P, Silakan Daftar"

Megapolitan
Jelang Pilkada 2024, Satpol PP DKI Minta Parpol Izin Saat Pasang Alat Peraga Kampanye

Jelang Pilkada 2024, Satpol PP DKI Minta Parpol Izin Saat Pasang Alat Peraga Kampanye

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com