Anggota DPRD DKI Usulkan Penghapusan KJP

Menurut dia, penggunaan KJP tidak tepat sasaran, dan Dinas Pendidikan DKI sulit mengawasi penyaluran serta penggunaan KJP.

"Lebih baik KJP untuk sekolah negeri dan swasta itu dihentikan. Memangnya KJP itu menjamin siswa pintar? Malah enggak ada manfaatnya," kata Lucky, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Banyaknya temuan KJP ganda dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata dia, menjadi bukti bahwa tidak ada kontrol yang kuat dalam penerapan KJP. Selain itu, masih banyak ditemukan KJP yang tidak tepat sasaran.

Lebih baik, lanjut dia, anggaran KJP itu dialihkan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan ibu kota.

Pemprov DKI kini sedang mengusulkan penambahan anggaran KJP pada APBD Perubahan 2014, sebesar Rp 700 miliar. Jumlah itu untuk menutupi kebutuhan sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan anggaran dalam APBD 2014 sebesar Rp 723,32 miliar.

Menurut dia, anggaran yang diusulkan ke APBD-P itu lebih baik digunakan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan di puskesmas kecamatan dan RSUD DKI.

"Sampai sekarang pelayanan kesehatan masih amburadul. Kalau ada tambahan anggaran dari KJP, bisa mengubah puskemas kecamatan jadi rumah sakit tipe D, ada ruang UGD, rawat inap, ambulans, dan dokter yang bertugas 24 jam," kata dia.

Lucky menambahkan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri dan swasta perlu tetap dipertahankan. Sebab, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan BOP dan menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

"Makanya saya menentang BOP dihapus. BOP harus jalan terus untuk sekolah negeri dan swasta, dibantu BOS juga," ujar Lucky.