Ahok: Biasanya PKL Setor ke Preman, Sekarang Kita yang Jadi "Godfather"

Caranya, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan aturan kepemilikan kartu tanda anggota kepada PKL yang ada di Ibu Kota. Kartu tanda anggota nantinya akan berbentuk kartu ATM yang berfungsi untuk pembayaran retribusi melalui rekening yang akan menerapkan sistem auto-debet.

"Semua orang harus punya rekening bank di Jakarta. Orang miskin pun harus punya. Jadi semua pembayarannya lewat rekening bank. Selama ini mereka bayar ke preman, kan? Nanti biar kita aja yang jadi preman barunya, Godfather baru," katanya, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Untuk pembuatan rekening bagi para PKL, kata Ahok, Pemerintah Provinsi DKI berencana mengadakan kerja sama dengan Bank DKI. Namun, apabila Bank DKI tidak bisa, maka Pemprov akan menggandeng bank lainnya.

"Bank DKI siap, sih. Kalau Bank DKI tidak siap, kasih BRI saja. BRI kan milik negara juga. Punya rakyat Indonesia, kan BRI. Sama aja prinsipnya," imbuh pria asal Belitung itu.

Dinas UMKM DKI saat ini masih mengkaji besaran iuran yang akan dikenakan terhadap para PKL. Adapun besaran iuran yang kemungkinan akan dikenakan adalah sekitar Rp 5.000-Rp 10.000 per hari.

Ahok yakin penerimaan uang bisa mencapai Rp 1 triliun kalau semua PKL diresmikan di titik tertentu dan setorannya didebet langsung.