Rombak Posisi Struktural, DKI Dapat Hemat Rp 1 Triliun Per Tahun

Perampingan birokrasi itu, kata Lasro, dapat menghemat biaya operasional pegawai. Lantaran di sejumlah posisi sudah tidak ada pejabat struktural, tidak perlu ruang khusus, mobil dinas, dan biaya lain terkait pejabat yang bersangkutan.

”Perkiraan saya, lebih dari Rp 1 triliun anggaran operasional yang bisa dihemat,” kata Lasro.

Tahun ini, belanja operasional pegawai di semua satuan kerja perangkat daerah mencapai Rp 14 triliun. Adapun anggaran operasional terbesar pada Dinas Pendidikan, yakni Rp 5,9 triliun, dan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp 3,7 triliun.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, semangat perombakan posisi struktural itu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan perampingan itu, dia mengharapkan pejabat fokus melayani warga. Adapun perombakan pejabat struktural dilakukan pada pejabat eselon IV, III, hingga II.

Usulan pemecahan Dinas PU menjadi dua dinas berkali-kali disampaikan pengajar Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Firdaus berpendapat, perombakan ini dapat mempercepat penanganan masalah Ibu Kota. Salah satu yang patut diapresiasi, kata Firdaus, adalah pemisahan Dinas PU.

”Persoalan SDA di Jakarta tidak kalah penting dengan infrastruktur. Sudah seharusnya persoalan ini ditangani serius oleh dinas khusus,” kata Firdaus. (NDY)