Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Lagi Kultur Kerajaan atau Militer di Pemprov DKI"

Kompas.com - 10/10/2014, 11:48 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengklaim bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menerapkan budaya lama birokrasi yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang selalu benar. Saat ini, jajaran bawahan juga diperkenankan menyampaikan berbagai masukan, bahkan kritik terhadap atasan.

"Kalau dulu kan sistem di PNS itu tergiring model hirarki kultur kerajan atau kultur kemiliteran, tidak ada yang berani koreksi ke atas. Kalau sekarang sudah era baru. Yang dulu tidak lazim sekarang menjadi lazim. Yang dulu itu hirarki dari atas ke bawah, sekarang inisiatif dari bawah ke atas," kata Made, di Balaikota Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Atas dasar itulah, kata Made, Pemprov DKI membuka kesempatan untuk semua PNS mengincar jabatan apapun yang ia inginkan. Asal, memiliki kecakapan dan jenjang kepangkatan yang mencukupi, maka seorang PNS diperkenankan mengikuti lelang jabatan.

Menurut Made, adanya kebijakan ini memang menimbulkan gejolak di kalangan pejabat, terutama bagi mereka yang saat ini telah menempati zona nyaman. "Bagi mereka yang berada di zona nyaman memang merasa terganggu. Tapi bagi yang menunggu (naik pangkat) jadi surprise," ujar Made.

Meski demikian, Made percaya adanya lelang jabatan tidak akan menurunkan kinerja pejabat yang ada saat ini. Ia menganggap, dengan adanya lelang jabatan justru akan membuat para pejabat berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya agar mendapat penilaian yang baik. Apalagi, kata dia, sistem lelang jabatan yang diterapkan di Pemprov DKI akan tetap menghormati sistem jenjang kepangkatan. Sehingga dipastikan tidak akan ada pejabat yang lompat jabatan terlalu jauh.

"Pangkat dan golongan itu kan sebuah simbol perjalanan karier. Kemudian simbol dari kematangan memimpin. Setiap langkah orang menjabat di posisi, ada kredit poinnya. Jadi berubah boleh, tapi kita tidak liar. Misalnya seseorang mau jadi kepala bidang, dia harus sudah berada di golongan IV-A atau IV-B," jelas Made.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat akan segera melakukan lelang jabatan dari tingkat eselon II hingga IV. Tercatat ada sekitar 6.434 jabatan yang akan diperebutkan oleh para abdi negara itu. Proses pendaftaran dibuka dari 27 September hingga 13 Oktober. Hingga 9 Oktober, jumlah PNS yang mendaftar telah mencapai sekitar 9.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Kantongi Identitas Preman Perusak Gerobak Bubur Pakai Celurit di Jatinegara

Polisi Kantongi Identitas Preman Perusak Gerobak Bubur Pakai Celurit di Jatinegara

Megapolitan
Preman Penghancur Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Preman Penghancur Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Megapolitan
Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Megapolitan
Kondisi Terkini TKP Brigadir RAT Bunuh Diri: Sepi dan Dijaga Polisi

Kondisi Terkini TKP Brigadir RAT Bunuh Diri: Sepi dan Dijaga Polisi

Megapolitan
Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Megapolitan
Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com