Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/11/2014, 18:44 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hingga batas akhir penetapannya pada 1 November 2014, besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun depan belum juga diputuskan. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta menyatakan penetapan tersebut mengalami kemunduran waktu.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Priyono mengatakan, molornya penetapan UMP 2015 disebabkan Dewan Pengupahan baru memutuskan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada bulan lalu. Dengan kata lain, UMP 2015 masih belum dapat diputuskan.

"Sudah berkali-kali rapat, tetapi rapat terakhir baru bisa memutuskan KHL bulan Oktober, yaitu sebesar Rp 2.448.000," kata Priyono, Sabtu (1/11/2014).

UMP 2015 DKI Jakarta ditargetkan akan diputuskan pada pekan depan. Priyono menyebutkan, pekan depan Disnakertrans akan menggelar sidang Dewan Pengupahan lagi untuk menetapkan KHL 2014.

"Setelah menetapkan KHL 2014, barulah bisa diputuskan nilai UMP 2015. Besaran KHL itu kan yang menentukan UMP. Semoga pekan depan bisa clear," ujar dia.

Sejauh ini, serikat buruh menuntut nilai UMP 2015 sebesar Rp 3 juta. Namun, tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi tanpa adanya kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Priyono tak ingin memperkirakan besaran nilai UMP 2015 sebab dinamika dalam rapat dewan Pengupahan tidak dapat diprediksi.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta perwakilan pengusaha, Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa besaran KHL 2014 diperkirakan naik sebesar 10 persen. Bila pada 2013 sebesar Rp 2,3 juta, tahun ini nilainya mencapai Rp 2,4 juta. Kenaikan itu disebabkan adanya unsur KHL yang nilainya diminta dinaikkan, misalnya air galon, transportasi, dan sewa kamar. Jumlahnya mencapai Rp 800.000. Pengusaha hanya dapat memberikan Rp 700.000.

"Kalau nilai KHL pekan depan sudah ditetapkan, kami masih mau melihat lagi proyeksi dan regresi ekonomi ke depan. Jadi masih ada dua tahapan lagi untuk menetapkan UMP 2015," kata Sarman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Warga Sebut GIS Condet 'Sekolah Elite, Parkir Sulit', Macet Tiap Hari akibat Antar Jemput Siswa

Warga Sebut GIS Condet "Sekolah Elite, Parkir Sulit", Macet Tiap Hari akibat Antar Jemput Siswa

Megapolitan
Kena Macet Tiap Hari di Depan GIS Condet, Warga Minta Sekolah Tambah Lahan Parkir

Kena Macet Tiap Hari di Depan GIS Condet, Warga Minta Sekolah Tambah Lahan Parkir

Megapolitan
Jangan Sekadar Uji Emisi Seremonial Jika Ingin Serius Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Jangan Sekadar Uji Emisi Seremonial Jika Ingin Serius Perbaiki Kualitas Udara Jakarta

Megapolitan
Pemilik Ruko Minta Pemkot Jakut Bentuk Tim Independen Untuk Kaji Polemik Ruko di Pluit

Pemilik Ruko Minta Pemkot Jakut Bentuk Tim Independen Untuk Kaji Polemik Ruko di Pluit

Megapolitan
Cerita Korban Kapal Tenggelam, Selamat dari Maut Setelah 20 Menit Terombang-ambing di Perairan Kepulauan Seribu

Cerita Korban Kapal Tenggelam, Selamat dari Maut Setelah 20 Menit Terombang-ambing di Perairan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Saat PDIP Kritisi Baliho 'PSI-Kaesang' di Depok, Kaesang: Saya yang Suplai Fotonya

Saat PDIP Kritisi Baliho "PSI-Kaesang" di Depok, Kaesang: Saya yang Suplai Fotonya

Megapolitan
Balada Saluran Air di Ruko Pluit: Dulu Dipaksa Bongkar, Kini Dicor Kembali karena Makan Korban

Balada Saluran Air di Ruko Pluit: Dulu Dipaksa Bongkar, Kini Dicor Kembali karena Makan Korban

Megapolitan
Teror terhadap Ketua RT Riang Usai Bongkar Pelanggaran Ruko di Pluit, Mobil Dibaret dan Kantor Digeruduk

Teror terhadap Ketua RT Riang Usai Bongkar Pelanggaran Ruko di Pluit, Mobil Dibaret dan Kantor Digeruduk

Megapolitan
Polemik Pencabutan Izin STIE Tribuana Bekasi, Mahasiswa yang Ingin Pindah Dipersulit dan Diminta Bayaran

Polemik Pencabutan Izin STIE Tribuana Bekasi, Mahasiswa yang Ingin Pindah Dipersulit dan Diminta Bayaran

Megapolitan
Hari Ini, Sidang Perdana Mario Dandy dan Shane Lukas Digelar di PN Jaksel

Hari Ini, Sidang Perdana Mario Dandy dan Shane Lukas Digelar di PN Jaksel

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Habis Dibongkar, Saluran Air Ruko Pluit Dicor Lagi | Seorang Wanita Ditabrak Pacar Sendiri | Pupusnya Formula E Digelar di Jalan Sudirman

[POPULER JABODETABEK] Habis Dibongkar, Saluran Air Ruko Pluit Dicor Lagi | Seorang Wanita Ditabrak Pacar Sendiri | Pupusnya Formula E Digelar di Jalan Sudirman

Megapolitan
Pengakuan ART yang Disiksa Majikan: Saya Disuruh Makan Kotoran dan Minum Air Kencing Anjing...

Pengakuan ART yang Disiksa Majikan: Saya Disuruh Makan Kotoran dan Minum Air Kencing Anjing...

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Selatan Bulan Juni 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Selatan Bulan Juni 2023

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Juni 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Juni 2023

Megapolitan
Mau Beli Hewan Kurban Sehat di Tangsel? Cari di Lapak Berstiker dari Pemkot

Mau Beli Hewan Kurban Sehat di Tangsel? Cari di Lapak Berstiker dari Pemkot

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com