Rapat Paripurna Istimewa Umumkan Status Ahok Digelar Hari Ini

"Tetap Jumat (14/11/2014) kita rapat paripurna istimewa yang akan kita mulai pukul 10.30 WIB," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Prasetyo menyatakan, surat Kemendagri yang diterima tanggal 28 Oktober 2014 itu harus diumumkan sesuai dengan jadwal DPRD DKI Jakarta. Meskipun dalam rapat pimpinan keputusan pengumuman rapat paripurna istimewa pada Kamis siang tidak disetujui oleh tiga wakilnya, Prasetyo menegaskan tetap menggelar pengumuman status Ahok pada Jumat siang.

Menurut Prasetyo, undang-undang telah mengatur pelantikan Ahok menjadi gubernur. Tentunya, kata dia, pengumuman atas status Ahok harus segera dilaksanakan.

"Jumat itu hanya umumkan status Ahok, saya bilang bukan pelantikan. Saya hanya umumkan surat dari Kemendagri, itu saja," tutur Prasetyo.

Kabar ketidakhadiran wakilnya dan Koalisi Merah Putih (KMP) DKI dalam rapat paripurna istimewa pun tak digubris Prasetyo. Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) itu berkeras mengumumkan surat Kemendagri tanpa dihadiri semua anggota Dewan.

"Berapa pun yang hadir saya tetap gelar rapat paripurna istimewa. Mereka tidak datang ya sudah yang penting sudah dikatakan dalam rapim," ujar dia.

Ketegasan Prasetyo tergambar jelas dari raut wajah dan sikapnya dalam menutup rapim pada Kamis siang. Prasetyo menyatakan secara de facto sudah melibatkan para wakilnya untuk menandatangani surat keputusan. Namun, setiap kali dicari ke ruang kerja, para wakilnya tak ada di tempat. Prasetyo menilai keputusan itu verbal karena telah melibatkan semua fraksi.

Dengan keyakinan akan mengumumkan status Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, Prasetyo memberi contoh situasi serupa dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

"Wali Kota Solo saat itu Jokowi, wakilnya pun sudah dipilih Rudi. Jokowi masuk ke Pilkada DKI, Jokowi terpilih lalu yang menggantikan Rudi. Sama saja kan? Apa bedanya sekarang?" ujar Prasetyo.