Website itu akan terintegrasi dengan aduan warga di aplikasi QLUE, email dki@jakarta.go.id, twitter@jakartagoid, Facebook jakarta.go.id, balai warga di www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze. [Baca: Aplikasi Qlue Eror, Ahok Dikritik Warga]
"Kami butuh UPT untuk memonitor mana saja lurah, camat, atau pejabat lain yang tidak merespons aduan warga dan dilaporkan ke saya. Nanti kami stafkan pejabat yang tidak respons (aduan warga) itu," kata Basuki, di Balaikota, Senin (15/12/2014).
Pegawai UPT, lanjut Basuki, dapat mencari sumber daya manusia (SDM) baru maupun dengan merekrut pegawai respons opini publik (ROP). Pembentukan UPT Jakarta Smart City akan dilaksanakan pada 2015 mendatang. [Baca; Ahok: Kalau di Aplikasi Ini Masih Ada PKL di Mana-mana, Lurahnya Kami Stafkan]
Saat ini, DKI sedang mempersiapkan ruangan UPT tersebut dan peraturan gubernur (Pergub) pembentukan UPT Jakarta Smart City. DKI juga bakal mengajukan anggaran alokasi UPT Jakarta Smart City di anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) 2015.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kadiskominfomas) DKI Agus Bambang Setiowidodo menjelaskan alasan pembentukan UPT itu karena laporan warga yang terkumpul akan sangat banyak.
Pegawai UPT nantinya harus dapat mengumpulkan, memilih, serta memberi alternatif keputusan atas laporan warga. Sementara itu website smart city beserta aplikasi QLUE, lanjut dia, terintegrasi dengan Google Maps Engine.
"Jadi nanti sistemnya sangat terbuka. Akan ada informasi, interaksi, laporan warga, respons pelaporan, semua bisa diantisipasi dengan sistem ini. Ada juga info-info Jakarta, pom bensin, restoran, informasi lalu lintas yang terintegrasi dengan Waze," kata Agus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.