Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/12/2014, 18:23 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Djarot Saiful Hidayat resmi menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia dilantik menjadi DKI 2 oleh Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Dituntun Ahok, Djarot mengucapkan sumpah jabatan tepat pukul 13.30.

Djarot dilantik menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliihan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Perppu ini, wakil gubernur dilantik oleh gubernur.

Sebelum terbit perppu tersebut, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dengan dasar hukum SK Presiden. Rujukannya adalah UU soal Pilkada. Itu artinya, Djarot menjadi wakil gubernur pertama yang dilantik oleh gubernur.

Dengan lantang, Djarot yang mengenakan pakaian dinas upacara (PDU) itu berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

"Memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Djarot. Djarot akan mendampingi Gubernur Ahok membangun Jakarta hingga 2017 mendatang.

Bagi warga Jakarta, nama Djarot bisa dibilang asing. Pria kelahiran Gorontalo, 30 Oktober 1955, itu lebih terkenal di Jawa Timur, tempatnya merintis karier sebagai politikus. Kiprah kader PDI Perjuangan itu diawali dengan duduk di kursi Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur.

Djarot juga populer di Blitar karena dianggap mampu mengelola daerah dengan baik. Selama dua periode menjabat wali kota Blitar, dari 2000 hingga 2010, Djarot memprioritaskan pedagang kaki lima (PKL) menjalankan roda perekonomian. Dia membatasi pembangunan mal dan gedung pencakar langit lain.

Sejumlah penghargaan telah diraih, seperti anugerah Adipura selama tiga tahun berturut-turut dan penghargaan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah tahun 2008.

Dipilih Ahok

Hampir satu bulan setelah Ahok dilantik menjadi gubernur, kursi wagub kosong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliihan Kepala Daerah, Ahok berhak memilih wakilnya sendiri.

Selain Djarot, ada sejumlah nama yang digadang-gadang mendampingi Ahok. Penetapan nama sempat berjalan alot.

PDI Perjuangan disebut mengajukan Ketua DPD PDI-P DKI Boy Sadikin. Nama Bambang Dwi Hartono juga masuk dalam bursa wagub DKI. Namun, Ahok lebih melirik wakil dari kalangan birokrat. Mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani mencuat sebagai kandidat kuat dalam mewujudkan Jakarta Baru.

Akhirnya calon wagub mengerucut pada dua nama, yaitu Djarot dan Boy. Dan Ahok pun memilih Djarot.

Menurut Ahok, Djarot patut dipertimbangkan karena pengalamannya selama 10 tahun menjadi wali kota Blitar. Selain itu, Ahok lebih mengenal Djarot dibandingkan Boy.

"Kenapa Pak Djarot yang dipilih, padahal di sini kan banyak orang baik. Ada Pak Boy, ada Bu Yani. Dalam proses itu, saya mengingat teori Abraham Lincoln. 'Cara mau menguji karakter asli seseorang adalah beri dia kekuasaan'. Nah, Pak Djarot ini pernah berkuasa selama 10 tahun," kata Ahok dalam sambutan pelantikan Djarot.

Ahok juga tidak memiliki masalah dalam bekerja sama dengan Djarot. Apalagi, dia mengaku sudah kenal Djarot sejak 2006, ketika masih menjadi Bupati Belitung Timur. Keduanya akan bersinergi dalam memerintah di Ibu Kota. "Kita tidak akan ada pembagian kerja, tetapi berebut kerja. Itu yang dulu saya lakukan dengan Pak Jokowi. Makanya kami enggak pernah berantem," ujar Ahok.

Janji Djarot

Setelah resmi menjadi orang nomor dua di Jakarta, Djarot mengaku akan menjalankan program-program yang sudah ada. Dia bahkan akan segera melakukan blusukan. Agar lebih mudah menjangkau pelosok-pelosok kampung, Djarot tidak segan-segan pergi dengan mengendarai sepeda motor.

"Jadi jangan kaget kalau ketemu saya naik motor ke kampung-kampung tanpa pemberitahuan kepada Anda," kata Djarot seusai pelantikannya, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu petang.

Dia tidak takut kulitnya terbakar sinar matahari. Bagi dia, tidak masalah kulitnya menghitam asalkan program-program yang dicanangkan oleh Pemprov DKI bisa cepat terealisasi.

Djarot juga menekankan empat hal yang menjadi tugasnya, yaitu revitalisasi pasar, revitalisasi kampung, reformasi birokrasi, dan penataan tata ruang. Khusus untuk revitalisasi pasar, Djarot memberi perhatian lebih pada kemajuan pasar tradisional.

Djarot ingin membatasi jumlah minimarket yang ada di Jakarta agar pedagang di pasar tradisional tidak kalah saing. Dia mengaku heran dengan keberadaan minimarket di wilayah Jakarta. Dalam jalan yang sama, bisa ada lebih dari satu minimarket di wilayah itu. Hal itu, kata dia, memiliki dampak yaitu salah satunya kemacetan.

Djarot menegaskan, dia bukan menghilangkan minimarket sama sekali, melainkan hanya membatasinya. Djarot juga ingin produk milik pedagang tradisional bisa masuk ke minimarket tersebut.

Tentunya dengan membuat kualifikasi tertentu agar produk tersebut layak dijual di minimarket. "Dengan kualifikasi tertentu, produk milik pedagang kecil bisa masuk minimarket," ujar Djarot.

Setelah dilantik, Djarot, mantan anggota DPR RI, itu langsung berbegas menuju Istana Negara untuk menjemput Presiden Jokowi guna menutup pameran alutsista di Monas.

Tentu saja warga Jakarta menunggu gebrakan-gebrakan Djarot. Masyarakat ingin melihat pemimpin barunya bekerja menyelesaikan segala masalah. Aksi Djarot merealisasikan Jakarta Baru sangat dinantikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com