Tantangan Besar di Tahun Proyek

Dengan kebutuhan dana Rp 9,2 triliun, DKI yakin mampu membangunnya dengan anggaran multitahun. Basuki mengidamkan LRT terbangun dan menghubungkan pusat-pusat bisnis Ibu Kota.

Mampukah semua persoalan itu dikerjakan pada tahun yang sama? Jika ditunda, kapan lagi akan dikerjakan, sementara masyarakat sudah membutuhkannya. Adapun pelaksanaan semua program itu dalam satu tahun juga pekerjaan yang berat. Sebab, sejumlah program serupa gagal dilakukan pada 2014.

Hingga pertengahan Desember 2014, penyerapan anggaran DKI Jakarta diperkirakan baru 40 persen. Di beberapa satuan kerja perangkat daerah, seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Olahraga dan Pemuda, hingga akhir November 2014 penyerapan bahkan kurang dari 20 persen.

Kegagalan lelang proyek karena kesalahan pengisian dokumen seiring perubahan mekanisme lelang dan pengadaan barang dan jasa menjadi kendala utama. Selain itu, penyerapan juga seret karena kendala pembebasan lahan, seperti dialami Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Kerja sama dengan pusat

Daya saing Jakarta harus dipacu. Asisten Gubernur DKI Jakarta Bidang Perekonomian Hasan Basri menilai, layanan dasar Jakarta, seperti layanan air bersih perpipaan dan transportasi umum, masih kalah dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Asia Tenggara.

Soal layanan air bersih, misalnya, kota Ho Chi Minh di Vietnam mampu menjangkau 60 persen warganya. Sementara Jakarta baru menjangkau 45 persen dari seluruh warga. Selain area cakupan yang kurang, kualitas penyaluran air bersih juga kurang. Pencurian air, penyedotan air tanah secara ilegal, dan gangguan distribusi air bersih kerap terjadi.

Di sektor transportasi, kota besar lain di Asia Tenggara memiliki moda transportasi massal cepat lebih baik. Hal-hal mendasar itu memengaruhi kenyamanan hidup dan kecepatan bepergian di dalam kota. ”Jika tidak mengatasi ketinggalan ini, pemilik modal menjadi tidak tertarik berinvestasi di Jakarta,” kata Hasan Basri.

Suahasil Nazara, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, berpendapat, DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Jakarta masih menjadi ibu kota negara yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat.

”Pemerintah DKI Jakarta harus memanfaatkan momentum kerja sama dengan pusat. Prospek hubungan dua pihak diyakini lebih baik karena antara Gubernur dan Presiden memiliki hubungan yang dekat,” ujarnya.

Seperti berulang disampaikan Basuki kepada pegawainya, Ibu Kota butuh orang dan cara yang luar biasa. Sebab, ketidaktepatan penanganan telah terakumulasi bertahun-tahun, bahkan membentuk kesalahan cara pandang yang kadang masih dianggap sebagai hal biasa. (Andy Riza Hidayat/Mukhamad Kurniawan)