Tantangan Besar di Tahun Proyek

Dua tahun ini, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta berlipat, dari Rp 15,6 triliun tahun 2012 menjadi Rp 32,5 triliun tahun 2014. Total pendapatan dalam APBD melonjak dari Rp 30,6 triliun tahun 2012 dan diperkirakan mencapai Rp 64,7 triliun tahun ini.

Sementara di sisi pengeluaran, anggaran belanja langsung yang bisa dinikmati publik bertambah dari 65,9 persen menjadi 75,5 persen. Proporsi itu terbesar dibandingkan dengan 33 provinsi lain di Indonesia. Dominasi PAD dalam struktur pendapatan juga menempatkan DKI Jakarta dalam ”kasta” tinggi dalam hal otonomi fiskal.

DKI Jakarta juga mencatat capaian positif dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah memperketat pemasukan dan mengubah mekanisme penganggaran, pelelangan, serta pengadaan barang dan jasa. Pada pengadaan barang, misalnya, cara pengadaan atau penunjukan langsung diganti dengan sistem elektronik (e-purchasing) sesuai daftar harga yang telah ditetapkan dalam e-katalog. Cara ini menghemat anggaran hingga 13,7 persen.

Pola itu melipatgandakan hasil kerja. Potensi penyimpangan anggaran berkurang, sementara mutu barang dan jasa lebih baik. Maka, proyek pun tampak lebih masif. Tengok saja Waduk Pluit di Jakarta Utara, Waduk Ria Rio di Jakarta Timur, serta normalisasi sungai, waduk, dan saluran hingga di kawasan permukiman di lima wilayah.

Perubahan mendasar juga ditempuh dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sempat heboh dengan ide lelang jabatan lurah dan camat tahun 2013, Jokowi-Basuki melanjutkan pola serupa, yakni seleksi dan promosi terbuka, untuk jabatan kepala sekolah, kepala puskesmas, dan jabatan sekelas kepala dinas tahun ini.

Dalam waktu dekat, Basuki juga akan mengurangi 1.500 jabatan dari 8.011 posisi saat ini. Pencopotan jabatan secara massal seperti ini tak populer. Basuki bahkan meyakini bakal ada resistensi. Namun, dia keukeuh menjalankannya. Dia menilai, reformasi penting untuk mengefektifkan kerja dan penggunaan anggaran.

Penuh tantangan

Akan tetapi, setiap terobosan tak luput dari hambatan. Pada penyerapan anggaran, misalnya, DKI Jakarta masih susah payah melipatgandakannya. Hingga pertengahan Desember 2014, penyerapan anggaran diperkirakan kurang dari 45 persen. Basuki yakin, penyerapan anggaran terhambat karena perubahan mekanisme dan ada yang sengaja menghambat karena nyaman dengan cara selama ini.

Menurut Basuki, pegawai bermental ”maling” terus bersiasat untuk menyimpangkan anggaran. Sejumlah langkah pencegahan telah ditempuh, tetapi kebocoran dan ketidakefektifan pemakaian anggaran masih terjadi. Tahun ini, misalnya, diyakini ada lebih dari Rp 3 triliun belanja yang sia-sia karena barang sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan publik.

Pola penganggaran dan belanja semakin terbuka. Pengawasan pun lebih mudah. Namun, perubahan itu tak cukup untuk membuat Ibu Kota bergerak lebih cepat. Maka, ide menciptakan aplikasi pengaduan yang berbasis partisipasi publik pun muncul. Pada Senin (15/12), Basuki meresmikan pemakaiannya. Lewat aplikasi ini, kerja aparat dapat dikontrol oleh semua orang di mana pun.

Tahun depan, Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pembangunan 20.000-50.000 rumah susun sederhana sewa, membebaskan lahan untuk ruang terbuka hijau, menyelesaikan proyek transportasi massal cepat (MRT), mengintegrasikan moda angkutan umum, serta membangun stadion dan sarana penunjang Asian Games 2018. DKI Jakarta juga harus bersiap untuk ”bertarung” dengan kota besar Asia Tenggara lain dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Proyek lain yang diidamkan terlaksana tahun depan adalah light rail transit (LRT). Moda ini dinilai unggul untuk menyiasati keterbatasan lahan. Sebab, selain bisa dibangun di atas jalan raya yang ada saat ini, LRT juga bisa dibangun layang. Moda ini diklaim mampu mengangkut penumpang lebih besar ketimbang monorel atau bus.

Rencana pembangunan LRT telah disampaikan ke DPRD DKI Jakarta. Namun, apakah DPRD bakal menyetujuinya? Pada Kamis (18/12), Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho di hadapan Badan Anggaran DPRD Jakarta menyatakan, moda tersebut layak dibangun untuk mengatasi kemacetan.

Jika disetujui, Koridor I Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 kilometer akan dibangun tahun 2015 dan diperkirakan rampung tahun 2018.

Dengan kebutuhan dana Rp 9,2 triliun, DKI yakin mampu membangunnya dengan anggaran multitahun. Basuki mengidamkan LRT terbangun dan menghubungkan pusat-pusat bisnis Ibu Kota.

Mampukah semua persoalan itu dikerjakan pada tahun yang sama? Jika ditunda, kapan lagi akan dikerjakan, sementara masyarakat sudah membutuhkannya. Adapun pelaksanaan semua program itu dalam satu tahun juga pekerjaan yang berat. Sebab, sejumlah program serupa gagal dilakukan pada 2014.

Hingga pertengahan Desember 2014, penyerapan anggaran DKI Jakarta diperkirakan baru 40 persen. Di beberapa satuan kerja perangkat daerah, seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Olahraga dan Pemuda, hingga akhir November 2014 penyerapan bahkan kurang dari 20 persen.

Kegagalan lelang proyek karena kesalahan pengisian dokumen seiring perubahan mekanisme lelang dan pengadaan barang dan jasa menjadi kendala utama. Selain itu, penyerapan juga seret karena kendala pembebasan lahan, seperti dialami Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Kerja sama dengan pusat

Daya saing Jakarta harus dipacu. Asisten Gubernur DKI Jakarta Bidang Perekonomian Hasan Basri menilai, layanan dasar Jakarta, seperti layanan air bersih perpipaan dan transportasi umum, masih kalah dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Asia Tenggara.

Soal layanan air bersih, misalnya, kota Ho Chi Minh di Vietnam mampu menjangkau 60 persen warganya. Sementara Jakarta baru menjangkau 45 persen dari seluruh warga. Selain area cakupan yang kurang, kualitas penyaluran air bersih juga kurang. Pencurian air, penyedotan air tanah secara ilegal, dan gangguan distribusi air bersih kerap terjadi.

Di sektor transportasi, kota besar lain di Asia Tenggara memiliki moda transportasi massal cepat lebih baik. Hal-hal mendasar itu memengaruhi kenyamanan hidup dan kecepatan bepergian di dalam kota. ”Jika tidak mengatasi ketinggalan ini, pemilik modal menjadi tidak tertarik berinvestasi di Jakarta,” kata Hasan Basri.

Suahasil Nazara, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, berpendapat, DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Jakarta masih menjadi ibu kota negara yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat.

”Pemerintah DKI Jakarta harus memanfaatkan momentum kerja sama dengan pusat. Prospek hubungan dua pihak diyakini lebih baik karena antara Gubernur dan Presiden memiliki hubungan yang dekat,” ujarnya.

Seperti berulang disampaikan Basuki kepada pegawainya, Ibu Kota butuh orang dan cara yang luar biasa. Sebab, ketidaktepatan penanganan telah terakumulasi bertahun-tahun, bahkan membentuk kesalahan cara pandang yang kadang masih dianggap sebagai hal biasa. (Andy Riza Hidayat/Mukhamad Kurniawan)