Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhir Januari, 138 Meteran Parkir Dipasang di Empat Wilayah Ini

Kompas.com - 07/01/2015, 19:51 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji coba sistem parkir berbayar di Jalan Agus Salim atau yang dikenal dengan Jalan Sabang dinilai cukup berhasil. Karena itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memperluas cakupan sitem tersebut di empat tempat lainnya di Jakarta pada akhir Januari 2015 ini.

"Rencananya launching kurang lebih tanggal 25 atau 27 (Januari 2015)," ujar Kepala Unit Pelaksana Parkir Dishub DKI Jakarta Sunardi Sinaga, saat dihubungi, Rabu (7/1/2015). Sunardi menilai, hasil evaluasi sistem parkir berbayar, sampai saat ini, dari segi pendapatan sudah baik, walaupun belum maksimal.

"Ini karena kita belum transaksi secara elektronik. Maka sistem parkir berbayar yang akan diterapkan di empat lokasi lain ke depannya adalah berbasis elektronik, bukan lagi berbasis koin," ucap dia.

Rencananya akan ada 138 meteran parkir yang akan dipasang di empat lokasi yaitu Jalan Kelapa Gading di Jakarta Utara, Jalan Falatehan di Jakarta Selatan, Jalan Pintu Kecil di Jakarta Barat, dan Jalan Balai Pustaka di Jakarta Timur.

Sunardi mengakui, penerapan sistem parkir berbayar elektronik sempat mengalami kemunduran. Sebab, kata dia, awalnya sistem tersebut akan diluncurkan pada akhir November 2014. Namun karena kesepakatan dengan bank belum selesai, maka peluncuran sistem tersebut terpaksa ditunda.

"Memang yang bikin lama kemarin karena proses pembahasan dengan perbankan. Mereka juga ada tim legal dan prosesnya butuh waktu, tidak mudah prosesnya," ujar Sunardi. Namun, pada dasarnya bank mendukung transaksi elektronik untuk pembayaran parkir.

Hingga saat ini, kata dia, ada enam bank yang dilibatkan untuk pembayaran parkir di mesin elektronik yaitu Bank DKI, BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Mega. Sementara itu, untuk juru parkir, Dishub akan mendata ulang mereka sebelum diterapkannya perjanjian kerja sama.

Sehingga, lanjut dia, juru parkir yang terdaftar benar-benar bekerja secara resmi di bawah pengawasan Dishub. "Mereka kan akan digaji dua kali upah minimum provinsi (UMP) sehingga harus bekerja secara profesional. Akan dibuatkan kartu pengenal," kata Sunardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com