Kompas.com - 21/01/2015, 15:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah, di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah, di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf telah mengantongi nama-nama pejabat DKI yang terindikasi memiliki rekening gendut atau kerap melakukan transaksi di luar kewajaran.

Kendati demikian, Yusuf enggan menjelaskan siapa saja pejabat yang diindikasi memiliki rekening gendut. "Rahasia, jawabnya ada (pejabat rekening gendut). Pokoknya saya kirim laporannya ke penegak hukum dan tunggu tanggal mainnya saja," kata Yusuf, di Balai Kota, Rabu (21/1/2015). 

Langkah selanjutnya, kata Yusuf, tergantung kebijakan Gubernur. Sebab, lanjut dia, PPATK hanya bertugas untuk membantu menelusuri aliran uang serta transaksi para pejabat DKI tersebut.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemeriksaan aliran transaksi keuangan tidak hanya dilakukan terhadap pejabat DKI, tetapi juga direksi serta direktur utama BUMD DKI.

Selain itu, para pejabat DKI yang pernah terindikasi memiliki rekening gendut juga kembali diperiksa PPATK bersama Inspektorat DKI. [Baca: Ahok: Ketua PPATK Jangan Kaget, Pejabat Eselon II Gajinya Rp 80 Juta]

"Misalnya seperti pejabat yang ikut serta dalam proyek mangkrak, seperti sekolah, jembatan, dan jalan yang berantakan. Kerja sama dengan PPATK ini, kami langsung minta kepada PPATK untuk menelusuri penggunaan anggaran oleh pejabat DKI. Dia (pejabat) tarik kontan atau tidak, dulu mereka sering beli banyak barang atau ada oknum DPRD yang titip, nanti diselidiki," kata Basuki.

Sebelumnya, DKI bersama PPATK melakukan kerja sama dalam hal pencegahan tindak pencucian uang. Mulai tahun ini, Pemprov DKI tidak lagi mengizinkan para pegawainya untuk menarik tunai uang sebesar Rp 25 juta. Seluruh pembiayaan program dilakukan melalui transaksi non-tunai.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Polda Metro Perbesar Pit Stop Ajang Street Race, Pebalap: Sekarang Dempet-dempetan

Minta Polda Metro Perbesar Pit Stop Ajang Street Race, Pebalap: Sekarang Dempet-dempetan

Megapolitan
Street Race di Ancol Rampung, Polda Metro Jaya Soroti Masalah Ketertiban Penonton

Street Race di Ancol Rampung, Polda Metro Jaya Soroti Masalah Ketertiban Penonton

Megapolitan
Wagub DKI: BOR RS untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Semakin Bertambah

Wagub DKI: BOR RS untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Semakin Bertambah

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 566, Kasus Aktif Kini 3.816

UPDATE 16 Januari: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 566, Kasus Aktif Kini 3.816

Megapolitan
Polda Metro Jaya Harap Sirkuit Formula E Bisa Dipakai untuk Street Race

Polda Metro Jaya Harap Sirkuit Formula E Bisa Dipakai untuk Street Race

Megapolitan
Sindir Halus Ketua DPRD di Acara Street Race, Bamsoet: Mudah-mudahan Pak Pras Tak keberatan Formula E di Ancol...

Sindir Halus Ketua DPRD di Acara Street Race, Bamsoet: Mudah-mudahan Pak Pras Tak keberatan Formula E di Ancol...

Megapolitan
PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Megapolitan
Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Megapolitan
Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Megapolitan
Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Megapolitan
Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Cegah Praktik Judi saat Street Race Ancol, Polda Metro Jaya Siapkan Doorprize

Megapolitan
Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Polsek Matraman Beri Uang untuk Tarik Minat Anak-anak Usia 6-11 Tahun Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Street Race di Ancol Rencananya Hendak Digelar 2 Kali Dalam Sepekan

Megapolitan
Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Wagub DKI: Vaksinasi Booster di Jakarta Capai 143.020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.