Masalah Internal Al Kamal, dari Dualisme Rektor sampai Penyalahgunaan Sertifikat Tanah

Kompas.com - 22/02/2015, 11:49 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com  Institut Sains dan Teknologi Al Kamal di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (21/2/2015), merupakan salah satu bagian dari tiga badan besar Al Kamal. Dua badan lainnya adalah pesantren dan rumah sakit. Ketiganya sempat jalan beriringan dan bernaung pada sebuah yayasan bernama Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal.

Perjalanan Al Kamal berlangsung normal hingga salah satu pendiri, Prof Dr Haryanto Dhanutirto, yang juga adalah Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), meninggal dunia pada 10 Oktober 2012.

Bertepatan dengan meninggalnya Haryanto, Rumah Sakit Al Kamal mengalami kolaps dan akhirnya ditutup. Penanggung jawab rumah sakit saat itu bernama Suryo. Suryo ini dituding oleh salah satu karyawan di institut Al Kamal, Abdul Aziz, ingin mengambil alih kepemimpinan di badan pendidikan atau institut Al Kamal yang saat itu dipimpin oleh Jody Triaprianto.

Singkat cerita, Suryo pun menggugat Jody dan petinggi lainnya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Suryo mengklaim badan pendidikan Al Kamal sebagai miliknya dengan menyertakan salah satu bukti berupa kepemilikan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta beserta seluruh aset dan harta benda di dalamnya. Namun, disayangkan, gugatannya tidak dimenangkan oleh majelis hakim.

Putusan yang dikeluarkan pada Januari 2015 menyatakan bahwa Suryo tidak memiliki hak atas badan pendidikan tersebut. "Jadi Pak Suryo mendirikan yayasan baru pada tahun 2010 dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta. Padahal, sudah jelas keterangannya, yayasan itu adalah yayasan yang baru berdiri tahun 2010 dengan harta kekayaan Rp 10 juta, bukan kelanjutan dari Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal," kata Aziz menjelaskan.

Aziz yang juga terlibat sebagai tim legal dalam perkara tersebut menyebutkan, setelah gugatannya ditolak, Suryo melakukan praktik curang. Praktiknya adalah secara sepihak menunjuk seorang ketua yayasan di institut tersebut dan kemudian menyuruh ketua yayasan yang tidak sah itu menunjuk rektor.

"Rektor yang ditunjuk ini tidak punya legal standing dan belum dapat (surat) pengesahan di Kemenkumham," tambah Aziz.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan begitu, terciptalah suatu kondisi yang disebut Aziz sebagai "dualisme rektor". Kondisi tersebut membuat bingung para peserta didik dan menimbulkan gejolak yang tidak sehat di dalam kepengurusan institut.

Selain itu, secara tiba-tiba juga, Suryo melakukan balik nama atas sertifikat tanah institut tanpa sepengetahuan petinggi di sana. "Semua sertifikat tanah dibalik jadi hak milik. Padahal, ini adalah tanah wakaf," jelas Aziz.

Puncak gejolak itu terjadi pada Sabtu sore. Sekelompok orang tak dikenal menyerang dan memukuli karyawan di sana serta merusak barang-barang di institut. Para karyawan diusir dan dilarang masuk ke dalam gedung maupun lingkungan institut.

Sebelum penyerangan terjadi, Aziz telah melihat ada hal yang tidak beres pada Jumat (20/2/2015) malam. Di lingkungan Al Kamal, muncul beberapa orang tak dikenal. Belakangan Aziz mengetahui bahwa mereka adalah preman yang dibayar untuk menyerang dan menduduki Al Kamal atas perintah Muhammad Juprianto dan Ucok.

"Mereka berdua saya kenal, itu tangan kanannya Suryo," aku Aziz.

Update: Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta berkeberatan dengan isi artikel di atas dan mengajukan mediasi ke Dewan Pers. Hasil mediasi antara Kompas.com dan YPP Al Kamal Jakarta telah disepakati pada 23 Desember 2015. (Baca: Mediasi Kompas.com dan Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta di Dewan Pers)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Megapolitan
Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Megapolitan
Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

Megapolitan
Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Megapolitan
Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Covid-19 di Bekasi Naik Hampir 90 Persen, Wali Kota: Bukan Meningkat, tapi Melonjak Vertikal!

Megapolitan
Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Palak Pedagang Dimsum, 2 Pria yang Mengaku Jawara di Serpong Ditangkap

Megapolitan
Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Masih Banyak Warga yang Enggan Disuntik Vaksin Covid-19, Apa Alasan Mereka?

Megapolitan
138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

138 Pasien Covid-19 Jalani Isolasi di Graha Wisata Ragunan, Kapasitas Ruangan Tersedia Tinggal 6 Kamar

Megapolitan
Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Warga Ber-KTP Non DKI Terpapar Covid-19 di Jakarta, Ini Cara untuk Mendapatkan Perawatan

Megapolitan
13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

13 Tahun MRT Jakarta: Transformasi dan Kolaborasi

Megapolitan
Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Para Pesepeda Tolak Wacana Pembongkaran Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin

Megapolitan
RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

RS Mulai Penuh, Anies: Hindari Bepergian yang Tidak Perlu, Nanti Menyesal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X