Ahok: Beberapa Anggota DPRD Terpaksa Tanda Tangan Angket

Kompas.com - 26/02/2015, 20:47 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTOWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengontak dirinya dan terpaksa menandatangani hak angket. Anggota DPRD itu terpaksa mengikuti sikap fraksi partai, meski berlawanan dengan hati nurani mereka.

"Silakan kalau dia mau angket, apa pun, saya kira (anggota) DPRD masih ada yang baik juga. Beberapa (anggota DPRD) ada yang BBM saya bilang terpaksa tanda tangan seorganisasi," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (26/2/2015).

Kendati demikian, Basuki tidak menjelaskan secara detail siapa saja anggota DPRD yang menghubunginya. Di sisi lain, Basuki memilih mengikuti hati nuraninya untuk menolak usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun.

Ia mengaku tidak ikhlas jika anggaran program unggulannya dipangkas sebesar 10-15 persen untuk pembelian hal-hal yang bukan merupakan prioritas, seperti perangkat uninterruptible power supply (UPS) di sekolah serta kantor kelurahan dan kecamatan.

Dalam anggaran tahun 2014 saja, lanjut Basuki, ada 55 sekolah yang dianggarkan membeli UPS seharga Rp 6 miliar per unit. Basuki mengaku kecolongan dengan adanya anggaran siluman itu. Pasalnya, tahun lalu, Pemprov DKI belum sempurna menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran.

"Teman saya yang mainin komputer begitu canggih juga bilang (harga) UPS tidak sampai Rp 6,5 miliar. Makanya sekarang dia (anggota DPRD) keenakan, mau minta (UPS) lagi sekarang, dan sudah saya tolak," kata Basuki. 

Sebelumnya, sebanyak 106 anggota DPRD DKI secara bulat mendukung penuh pengajuan hak angket kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015.

Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI. Mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.

Ahok, sapaan Basuki, dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Ahok juga dinilai melanggar Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengiriman 404 Kg Ganja dari Aceh Dikendalikan Napi

Pengiriman 404 Kg Ganja dari Aceh Dikendalikan Napi

Megapolitan
Rektor UMJ Positif Covid-19, Penerimaan Mahasiswa Baru Tetap Berjalan

Rektor UMJ Positif Covid-19, Penerimaan Mahasiswa Baru Tetap Berjalan

Megapolitan
Truk Asal Aceh yang Dihentikan BNN di Bekasi Total Bawa 404 Kg Ganja

Truk Asal Aceh yang Dihentikan BNN di Bekasi Total Bawa 404 Kg Ganja

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kampus UMJ Ditutup

Megapolitan
Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Sakit, Hadi Pranoto Tak Penuhi Panggilan Polisi Terkait Wawancara dengan Anji

Megapolitan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Positif Covid-19, Kondisinya Membaik

Megapolitan
Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Cerita Jurnalis Foto, Kerja Berdampingan dengan Covid-19...

Megapolitan
Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Pemkot: Klaster Covid-19 Rumah Tangga Bermunculan di Depok

Megapolitan
Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Pegawai Puskesmas di Bogor yang Positif Covid-19 Kini 30 Orang

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 1.355 Karyawan Mal Aeon BSD Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Pengusaha Taiwan, Pelaku Rencanakan di 4 Lokasi

Megapolitan
Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Mal Aeon BSD Kembali Beroperasi Usai Ditutup Sepekan karena Kasus Covid-19

Megapolitan
PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

PSBB Transisi Dinilai Memperburuk Pandemi Covid-19, Warga: Kembali ke Awal Saja

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

4 Pedagang Positif Covid-19, Pujasera Blok S Ditutup hingga Sabtu

Megapolitan
Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Persiapan Paskibraka Upacara HUT RI di Jakarta Utara, Mulai Pembagian Tim hingga Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X