Ini Panitia Hak Angket untuk Ahok yang Dibentuk DPRD DKI

Kompas.com - 27/02/2015, 12:20 WIB
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang mengajukan hak angket. Sebanyak 106 anggota DPRD sepakat mengajukan angket.

KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZADaftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang mengajukan hak angket. Sebanyak 106 anggota DPRD sepakat mengajukan angket.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Semua anggota DPRD DKI menyetujui usulan hak angket terhadap Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Persetujuan dari 106 anggota Dewan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia hak angket.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Hanura sekaligus inisiator hak angket, Fahmi Zulfikar Hasibuan, menyebut orang yang dipilih sebagai ketua panitia hak angket adalah rekan separtainya, Muhammad "Ongen" Sangaji.

Ia akan didampingi politisi asal Partai Nasdem, Inggard Joshua. "Ketua panitianya Pak Ongen, wakilnya Pak Inggard Joshua," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (27/2/2015).

Fahmi menyebutkan, setiap fraksi mengirimkan tiga anggotanya ke panitia angket. Saat ini di DPRD DKI terdapat sembilan fraksi. Dengan demikian, panitia angket akan beranggotakan 27 orang.

"Mereka akan bekerja supaya semuanya jadi terang benderang sehingga tak ada lagi saling tuding-menuding," ucapnya.

Adapun alasan pengajuan hak angket terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015.

Basuki dianggap telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.

Mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.

Selain itu, Basuki dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Lalu Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Kaji Perlombaan yang Boleh Diadakan Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Masih Kaji Perlombaan yang Boleh Diadakan Saat 17 Agustus

Megapolitan
UPDATE 8 Agustus: Tambah 721 Kasus Positif Covid-19, DKI Kembali Catat Lonjakan Tertinggi

UPDATE 8 Agustus: Tambah 721 Kasus Positif Covid-19, DKI Kembali Catat Lonjakan Tertinggi

Megapolitan
Saluran Injeksi Bocor, Sebuah Truk Terbakar di Pinggir Tol Cakung

Saluran Injeksi Bocor, Sebuah Truk Terbakar di Pinggir Tol Cakung

Megapolitan
Sekelompok Warga Datangi Rumah Sakit di Grogol Minta Jenazah Dikeluarkan

Sekelompok Warga Datangi Rumah Sakit di Grogol Minta Jenazah Dikeluarkan

Megapolitan
Bantah Pasar Jaya, Pihak Keluarga Pastikan Satu Pedagang Pasar Mayestik Meninggal karena Covid-19

Bantah Pasar Jaya, Pihak Keluarga Pastikan Satu Pedagang Pasar Mayestik Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hemat Pengeluaran Kuota Internet, Guru Diminta Manfaatkan Wifi Sekolah

Hemat Pengeluaran Kuota Internet, Guru Diminta Manfaatkan Wifi Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bisa Jadi Ikon Jakarta

Pemprov DKI Sebut Flyover Tapal Kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bisa Jadi Ikon Jakarta

Megapolitan
Kisah Surjana, Penjual Bendera Musiman yang Merantau ke Jakarta Sejak Umur 10 Tahun

Kisah Surjana, Penjual Bendera Musiman yang Merantau ke Jakarta Sejak Umur 10 Tahun

Megapolitan
Syarat Jadi Agen Detektif Wanita: Cantik dan Pintar Berkamuflase untuk Uji Kesetiaan Lelaki

Syarat Jadi Agen Detektif Wanita: Cantik dan Pintar Berkamuflase untuk Uji Kesetiaan Lelaki

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Pemkot Bekasi Bagikan Ribuan Paket Sembako kepada Korban PHK Selama Pandemi

Megapolitan
Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Sebuah Gudang di Penjaringan Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Jasa Detektif Wanita, Lihai Menggoda Pria-pria Nakal yang Tak Setia

Megapolitan
Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Harga Bendera Merah Putih di Pinggir Jalan, Paling Murah Rp 15.000

Megapolitan
Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Diduga Korsleting, Rumah Dua Lantai di Penjaringan Terbakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X