Kompas.com - 27/02/2015, 14:24 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Dinas Pendidikan untuk menjelaskan perihal adanya anggaran "siluman" yang ditemukan di APBD 2014 serta usulan anggaran "siluman" di APBD 2015.

Sebab, banyaknya anggaran terkait pengadaan perangkat alat suplai daya bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS) untuk sekolah yang mencapai Rp 6 miliar.  

"Makanya Dinas (Pendidikan) itu harus membuat pengakuan. Kalau dia enggak ada pengakuan, berarti dia bisa kena. Kalau dia enggak mau buka mulut kalau (anggaran) ini dititipin DPRD, nanti yang tanggung jawab masuk penjara ya dinas," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (27/2/2015). 

Sebab, menurut dia, anggaran untuk pembelian UPS sangat fantastis. Sementara Basuki menilai UPS tersebut bukanlah kebutuhan mendesak pihak sekolah saat ini.

Mantan politisi Partai Gerindra ini bahkan mengatakan jika ternyata kepala sekolah ikut terlibat dalam susupan anggaran di Disdik DKI, maka pihak sekolah juga bisa diberikan sanksi.

"Kalian (wartawan) coba pergi ke sekolah-sekolah. Dipakai enggak barang-barang ini. Kalau ada kepala sekolahnya yang ini dia minta beli, maka kami akan pecat kepala sekolah," kata Basuki.  

Pada anggaran tahun 2014 lalu, pembelian UPS juga dimasukkan dengan nilai Rp 5,8 miliar. Hal ini diketahuinya usai menerapkan sistem e-budgeting pada akhir tahun lalu. Namun kemudian, sistem e-budgeting ini dipermasalahkan karena dinilai berbenturan dengan aturan yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Makanya saya curiga tahun 2015, akan terulang lagi (pembelian UPS). Cuma sekarang 2015 mereka enggak bisa masuk (anggaran siluman) lagi karena sistem (e-budgeting) sudah kepasang. Yang dimarahin DPRD kan soal e-budgeting kan, yang katanya melanggar aturan karena enggak bisa masukin lagi model-model (anggaran) UPS ini. Itu yang masalah," kata Basuki.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan lebih banyak untuk menutupi kebutuhan anggota dewan dalam pokok pikiran (pokir). Kini, Basuki telah memotong pokir di APBD 2015.

"Makanya DKI menghabiskan 28 persen APBD untuk pendidikan, sesungguhnya bukan untuk pendidikan tahu enggak? Itu lebih banyak titipan-titipan, namanya pokok pikiran DPRD," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Megapolitan
UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Megapolitan
Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Megapolitan
 Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Update 16 Oktober: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 154

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Jadwal dan Lokasi Vaksinasi Pelajar 12 Tahun di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Megapolitan
 4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

Megapolitan
5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

Megapolitan
Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Megapolitan
Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.