Awal Kisah Perseteruan Ahok Vs DPRD DKI

12. Rapat Banggar Pembahasan Pemberian PMP dalam RAPBD 2015 pada 15-17 Desember 2014. Perwakilan Bappeda tidak datang.     

13. Pemprov DKI mengirim Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 ke DPRD pada 16 Desember 2014.

14. Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 dikembalikan oleh Setwan DPRD karena belum ada pembahasan pada 18 Desember 2014.

15. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta pada 19 Desember 2014.

16. Pemprov DKI menerima surat Menteri Dalam Negeri tentang Teguran atas Keterlambatan Penetapan Perda tentang APBD 2015 pada 6 Januari 2015.

17. Rapat dengan agenda penelitian hasil perumusan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA PPAS APBD 2015 dan persetujuan terhadap Rumusan Rancangan KUA PPAS 2015 pada 7 Januari 2015.

18. Kirim ulang Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 ke DPRD pada 8 Januari 2015.

19. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 pada 9 Januari 2015.

20. Pidato Gubernur pada paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2015 pada 12 Januari 2015. Paripurna ini berdasar surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 19/-.071.78 tanggal 9 Januari 2015 tentang undangan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

21. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD 2015 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 pada 14 Januari 2015. Paripurna ini berdasar Surat Ketua DPRD DKI Jakarta Nomor 21/-071.78 tanggal 9 Januari 2015 tentang undangan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

22. Paripurna Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD pada 16 Januari 2015, tetapi batal.

23. Pidato Jawaban Gubernur atas Pemandangan Fraksi DPRD di ruang rapat paripurna DPRD pada 20 Januari 2015.

24. Rapat Komisi DPRD pada 20-21 Januari 2015.

25. Penyampaian usulan revisi kegiatan dalam RAPBD 2015 kepada Ketua DPRD pada 26 januari 2015.

26. Paripurna kata akhir Gubernur terkait APBD 2015 (pengesahan APBD 2015) di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada 27 Januari 2015 pukul 14.00.