Besok, Kemendagri Pertemukan Pemprov dan DPRD DKI

Kompas.com - 04/03/2015, 12:39 WIB
(Kiri ke kanan) Sekda DKI Saefullah, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, Wakik Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di ruang VIP Balaikota, Senin (8/12/2014). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(Kiri ke kanan) Sekda DKI Saefullah, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik, Wakik Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, di ruang VIP Balaikota, Senin (8/12/2014).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD akan dipertemukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan kisruh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, pertemuan itu dilakukan setelah pertemuan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI dilakukan.  "Jadi pagi ini, kami mendengarkan dan menghormati pandangan Gubernur. Nanti jam 14.00 siang, kami akan bertemu dengan pimpinan, anggota badan anggaran (banggar) serta komisi DPRD. Besok pagi jam 9, Gubernur dengan DPRD akan mengklarifikasi Rancangan APBD (RAPBD) DKI," kata pria yang akrab disapa Donny, di Kantor Kemendagri, Rabu (4/3/2015).

Menurut dia, Kemendagri juga akan mendengarkan serta menghormati sikap politik pandangan DPRD perihal RAPBD. Yang terpenting, lanjut dia, kisruh kedua lembaga pemerintahan ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan serta pelayanan publik.

"Nanti sama-sama akan kami dengar di ruang itulah kami akan buka. Misalnya bagaimana sikap Gubernur dan DPRD, kemudian bagaimana keberatan serta sanggahan kedua belah pihak, harus kami dengarkan dan dihormati, sehingga terjadi kesepakatan bersama," kata Donny.

Ia berharap setelah pertemuan yang dilakukan ini dapat menciptakan sebuah kesepakatan bersama. Apabila dari pertemuan Pemprov DKI dengan DPRD DKI tidak tercipta keputusan bersama, maka Kemendagri akan membahas sikap selanjutnya.

"Kami berpikir positif, mereka memiliki komitmen kuat agar program di dalam APBD tetap berjalan. Sebelum ini, kami juga sudah bertemu dengan 17 anggota DPRD DKI dan mereka mengatakan tidak akan menghambat operasional APBD. Pokoknya besok kalau ada uneg-uneg disampaikan saja," kata Donny. 

Sekedar informasi, DKI mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kemendagri, pada 4 Februari 2015. Pengiriman dilakukan oleh Kepala BPKD. Kemudian, DKI menerima surat dari Kemendagri tentang Penyampaian Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang APBD 2015 dan Rapergub DKI Jakarta tentang penjabaran APBD 2015, pada 6 Februari 2015.

DKI kembali mengirim surat balasan penyempurnaan APBD ke Kemendagri, pada 23 februari 2015. Hingga kini, Kemendagri masih melakukan evaluasi APBD DKI 2015.

Kisruh APBD ini berawal dari temuan usulan anggaran "siluman" oleh DPRD DKI senilai Rp 12,1 triliun. Basuki menolak memasukkan usulan "siluman" itu ke dalam APBD DKI dan menegaskan telah mengirim APBD yang sah di dalam paripurna kepada Kemendagri. Namun, DPRD akhirnya juga mengirim dokumen RAPBD yang telah melalui pembahasan tiap komisi setelah pengesahan.

Tak terima dengan sikap Basuki, DPRD sepakat menggunakan hak angket mereka untuk menyelidiki berbagai kesalahan Basuki. Di sisi lain, atas temuan ini, Basuki pun melaporkan dugaan upaya penyalahgunaan anggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, panitia angket berencana melaporkan Basuki ke Bareskrim dan KPK karena diduga akan menyuap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi senilai Rp 12,7 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Megapolitan
Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X