Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta pimpinan untuk segera menyelesaikan rapat karena tidak menentukan titik temu. "Pak Taufik minta rapat dihentikan, dia bilang sudah enggak ada gunanya. Artinya, (mediasi) ini sudah enggak ketemu," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (5/3/2015).
Kemudian Sekjen Kemendagri Yuswandi A Tumenggung menutup rapat mediasi. Padahal, lanjut Basuki, sebelum rapat resmi diselesaikan, hanya tinggal penyampaian terakhir oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Taufik meminta rapat dihentikan karena sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mengkritik langkah Basuki yang terkesan tidak adil dengan menolak seluruh program usulan DPRD DKI.
"Pak Lulung ngomong Pak Gubernur enggak adil, diskriminasi kepada DPRD, dia bilang kalau mereka setuju (penerapan) e-budgeting. Tetapi, kenapa (dokumen APBD) yang diserahkan ke Kemendagri itu hanya versi Gubernur, versi mereka enggak dimasukin (ke Kemendagri)," kata Basuki.
Tak terima dengan pernyataan Lulung, Basuki menjelaskan bahwa ia memang memerintahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk tidak memasukkan usulan komisi pasca-paripurna pengesahan.
"Saya perintahkan kepada SKPD enggak boleh memasukkan program yang bukan pembahasan SKPD dan DPRD yang sudah ditetapkan di paripurna," kata Basuki.
Kemudian, suasana di dalam ruang rapat semakin tidak kondusif karena banyak anggota DPRD yang emosi. Saat itu, Basuki mengaku juga sudah ingin menyudahi rapat tersebut dan pada akhirnya ada staf pengamanan Kemendagri yang menghampirinya, memintanya untuk keluar melalui pintu samping.
"Saya juga sudah enggak sempat dengerin lagi sambutan Pak Pras. Jadi yang mau memberhentikan rapat ini Pak Taufik, bukan saya. Saya mah cuma senyum-senyum, makan kue," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.