Di Depan Tim Hak Angket, Konsultan Mengaku Hanya Jaga Sistem "E-budgeting"

"Saya hanya menjaga sistem, saya serahkan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memasukkan sesuai dengan kewenangannya," ujar Gagat kepada Tim Hak Angket pada Rabu (11/3/2015).

Gagat juga mengatakan, sistem e-budgeting ini telah melalui tahap uji coba terlebih dahulu, salah satunya di Surabaya. Akan tetapi, khusus di Jakarta, sistem e-budgeting langsung diimplementasikan.

Mengenai hal itu, Gagat tidak menjawab pertanyaan Tim Hak Angket. Salah satu anggota tim dari Fraksi Partai Golkar, Abdul Goni, pun memberi pertanyaan kepada Gagat. Pertanyaan Abdul berkaitan dengan perbandingan jumlah anggaran di dua daerah yang ditangani oleh Gagat.

"Surabaya kan anggarannya lebih kecil dari Jakarta. Bapak sebagai IT tadi ada katakan kekhawatiran. Sebagai insinyur, dengan perbedaan anggaran besar itu, mengkhawatirkan enggak kalau di Jakarta enggak pakai uji coba dulu?" tanya Abdul kepada Gagat.

Gagat menjawab bahwa kekhawatiran yang ia rasakan bukan terletak pada jumlah anggaran Jakarta yang besar. "Secara angka memang signifikan, tetapi prosesnya sama. Kalau kami di sistem, masalahnya adalah kapasitas akses. Biasanya 70 orang, ini jadi 700 orang," ujar Gagat.

Hal yang dimaksud Gagat adalah jumlah pejabat SKPD Jakarta jauh lebih banyak dari daerah lain. Jumlah program yang dimiliki juga jauh lebih banyak. Oleh karena itu, Gagat harus menyediakan basis data yang cukup untuk dapat menampung semua itu.

Hal ini disebut Gagat dengan penyesuaian teknis. Kekhawatiran Gagat yang lain adalah mengenai sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pemprov DKI. Jumlah SDM di Jakarta lebih banyak dari daerah lain.

Gagat mengatakan butuh waktu dan tenaga banyak untuk mengajarkan jajaran SKPD dalam meng-input e-budgeting.

"Kekhawatiran saya bukan di sistem, tetapi SDM, Pak. Ini karena saya harus jelaskan kepada sekitar 700 SKPD. Tahun 2014 kemarin memang paling capek, Pak," ujar Gagat.

Selain menanyakan hal tersebut, Tim Hak Angket juga bertanya kepada Gagat soal waktu input program yang dilakukan SKPD ke dalam e-budgeting. Apakah hal itu dilakukan sebelum atau sesudah pembahasan.

Diduga, hal ini untuk mendapat bukti bahwa Pemprov DKI telah meng-input rincian program sebelum pembahasan. Menjawab hal ini, Gagat tampak ragu. Sebab, ia tidak paham kapan pembahasan itu terjadi.

Gagat sempat mengatakan bahwa rincian program telah dimasukkan sebelum pembahasan. Akan tetapi, ia tampak tidak yakin. "Saya membatasi diri hanya soal teknis. Setahu saya, (input) sejak sebelum pembahasan, sebelum akhir tahun 2014," ujar Gagat.