Kompas.com - 12/03/2015, 11:33 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini mengaku bakal berkomunikasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai upaya penerbitan peraturan daerah (perda) APBD 2015. Padahal, sebelumnya, Basuki menegaskan bakal menerbitkan peraturan gubernur (pergub) untuk menggunakan anggaran dengan nilai yang sama dengan APBD Perubahan 2014, yaitu Rp 72,9 triliun. 

"Yang pasti (eksekutif) mau bertemu(Banggar DPRD). Tapi, kalau mereka menolak evaluasi Kemendagri dan tetap ngotot masukin (usulan siluman) Rp 12,1 triliun kan tidak masuk akal," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (12/3/2015). 

Menurut Basuki, kini warga Ibu Kota sudah bisa menilai pihak mana yang baik dan yang ingin mencuri anggaran. Dia yakin warga Jakarta tidak mungkin menerima pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp 6 miliar serta pengadaan barang lain yang tidak masuk akal hingga total Rp 12,1 triliun.

"Saya kira enggak perlu lagi bangun-bangun opini di TV kalau ini macam-macam, kan kami sudah buka anggarannya nih. Polda Metro juga menyatakan UPS ada temuan korupsi. Ada temuan mark up, ini kan jelas," kata Basuki. 

Basuki menjelaskan, sejak dulu, sudah terbentuk sebuah tradisi "titip-menitip" program DPRD ke Pemprov DKI. Selama ini, lanjut dia, paripurna DPRD tidak pernah memberi sebuah dokumen APBD utuh. Sebab, mereka masih akan membahas anggaran itu bersama komisi dan SKPD terkait setelah paripurna pengesahan. Ia menjamin, saat ini, tidak ada lagi pejabat SKPD yang bisa dipaksa untuk meng-input anggaran di sistem e-budgeting.

"Kalau DPRD ngotot lagi nih di TV, saya lihat di TV, dia (anggota DPRD) ngotot bilang 'eksekutif bisa monolak usulan DPRD saat pembahasan komisi dengan SKPD'. Sekarang coba lihat video-video di YouTube, ada enggak sekarang video pembahasan-pembahasan komisi dan SKPD, kan enggak ada apa-apa," kata Basuki. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan waktu tujuh hari bagi Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta untuk membahas hasil evaluasi dari Kemendagri mengenai RAPBD DKI Jakarta 2015. Jika tidak ditemukan titik terang antara DKI dan DPRD untuk menerbitkan perda APBD 2015, Basuki akan menerbitkan pergub APBD nilai APBD-P 2014.

Kemendagri berwenang memperkuat pergub. Di pergub itu, Pemprov DKI akan meminta kepada Kemendagri untuk menggunakan nilai APBD tahun lalu dan menyesuaikan dengan program tahun ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Diizinkan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Kebutuhan Air Jadi Lebih Banyak

Warga Diizinkan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Kebutuhan Air Jadi Lebih Banyak

Megapolitan
Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

Bursa Cagub DKI, Survei NSN: Risma Sundul Posisi Anies-Riza, Muncul Nama Gibran dan AHY

Megapolitan
Soroti Perizinan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Tak Semua Wilayah Jakarta Bisa

Soroti Perizinan Bangun Rumah 4 Lantai, PDI-P DPRD DKI: Tak Semua Wilayah Jakarta Bisa

Megapolitan
Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Festival Al Azhom Kembali Digelar setelah 2 Tahun Ditiadakan, Ribuan Warga Ikut Gerak Jalan Sarungan di Tangerang

Megapolitan
Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Survei NSN: Nama Grace Natalie Muncul dalam Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 September: Tambah 69 Kasus di Tangsel, 237 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Hasil Survei NSN: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Anies Capai Titik Terendah

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Pemprov DKI Jakarta Janji Tutup Semua Lokasi Prostitusi, Wagub Riza: Silakan Lapor Kami!

Megapolitan
Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir 'Push Up' Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Saat Wakil Ketua DPRD Depok Suruh Sopir "Push Up" Berujung Dilaporkan ke Polisi...

Megapolitan
Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Layanan SIM Keliling Buka di Dua Lokasi Hari Ini, Jaktim dan Jakbar

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jaksel Sore Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

[POPULER JABODETABEK] Sopir Truk yang Disuruh Push Up Laporkan Wakil Ketua DPRD Depok, Pembongkaran Markas Ormas, Prostitusi Anak di Pasar Minggu

Megapolitan
Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Arborea Cafe: Lokasi, Menu, dan Cara ke Sana

Megapolitan
9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

9 Tempat Makan Legendaris di Bogor

Megapolitan
PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

PAN Targetkan Raih Kursi Pimpinan DPRD dan Kembali Menangi Pilkada Kota Bogor pada 2024

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.