Memetik Pelajaran dari Kisruh APBD DKI

Seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelum mencapai tenggat waktu pengesahan APBD yang direncanakan jatuh di tanggal 10 April 2015, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ditegaskan untuk mengetatkan anggaran-anggaran di dalamnya sesuai pagu anggaran APBD-P 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. "

Seluruh SKPD akan mengoreksi anggaran untuk program-programnya. Kalau ada yang merasa berlebih, lebihnya itu untuk dialihkan ke hal lain. Tetapi kalau masih merasa kurang, bisa minta anggaran lebih," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono, Jumat (27/3/2015).

Koreksi terhadap pengajuan anggaran tersebut diserahkan ke seluruh SKPD. Heru menilai, masing-masing SKPD memiliki kapasitasnya sendiri sehingga dianggap lebih tahu soal kebutuhan mereka sendiri.

Selain koreksi oleh SKPD, tambah Heru, instansinya juga akan terus menyisir anggaran-anggaran yang dianggap tidak perlu.

Anggaran tidak perlu itu merupakan pos yang tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti anggaran sosialisasi, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas ke luar negeri, dan sebagainya.

Sehingga, seperti yang pernah diutarakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, meski pagu anggaran yang digunakan lebih rendah dari RAPBD 2015, Pemprov DKI dipastikan masih kelebihan uang.

Kelebihan uang itu didapat dari potongan dan koreksi anggaran-anggaran yang tidak perlu tadi. Kelebihan uang itu lantas akan digunakan untuk hal-hal lain, seperti biaya rehabilitasi gedung dan biaya-biaya lain yang dianggap penting dan mendesak.

Kelebihan anggaran juga akan disuntikkan ke Bank DKI dan Dinas Bina Marga untuk berbagai kegiatan. Untuk mengontrol dan menyisir anggaran yang tak perlu, tetap menggunakan sistem e-budgeting.

Rencana anggaran 2016 kini sudah masuk ke tahap musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahap Kecamatan oleh Pemprov DKI. Heru melihat, apa yang dialami oleh DKI di anggaran 2015 bisa menjadi acuan di tahun 2016.

"Jadi anggaran yang aneh-aneh itu bisa semakin ditekan. Pastinya harapan kita jadi lebih baik lagi. Anggarannya benar-benar buat warga," kata Heru.