Ahok: Nah Ini Ada Duit tetapi Enggak Mau Bayar, Kan Konyol

Sedikitnya ada 158 kantor pemerintahan dan sekolah tidak mendapat aliran listrik. Sebab, tagihan listrik selama tiga bulan, yakni Januari-Maret belum dibayar DKI.

Padahal, pembayaran listrik, telepon, air, internet, dan gaji pegawai bisa menggunakan anggaran mendahului sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) cair. 

"Hari ini saya sudah suruh (BPKAD). Saya bilang gini (ke Heru), pisahkan program mana saja yang bisa pakai anggaran mendahului dan kenapa enggak DKI minta sama PLN dan bank untuk autodebet saja pembayarannya tiap tanggal 1," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). 

Dia meyakini PLN sudah memiliki catatan berapa besaran biaya listrik yang dihabiskan. Sehingga nantinya tiap awal bulan, PLN dengan mudah langsung memotong dari anggaran yang ada. [Baca: Soal Tunggakan Listrik Miliaran Rupiah, Pejabat DKI Saling Tuding]

Hal ini, kata Basuki, akan mempermudah proses pembayaran. Tidak lagi harus melalui proses berbelit, mulai dari pengajuan oleh SKPD terkait hingga proses pencairan oleh BPKAD.

"Soal kuitansinya segala macam menyusul saja, itu kan bisa diaudit. Lagipula PLN ini kan bukan punya swasta tetapi punya pemerintah," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Jadi, menurut dia, lebih baik BPKAD mempersiapkan pergub penerapan sistem autodebet dalam pembayaran rutin yang menggunakan anggaran mendahului.

Lagipula, DKI memiliki uang untuk dibayar tiap bulannya. "Yang ribet kan kalau auto debet enggak ada duit. Nah ini ada duit, tetapi kagak mau bayar kan konyol saja," ucapnya. 

"Ini hari ini saya sudah suruh Pak Heru untuk urus dari BPKAD supaya cepat selesai. Aneh aja gitu, suka lihat orang susah, bukan duit dia juga gitu lho, ini kan duit pemerintah," kata Basuki.