Ahok: Saya Merasa Dihukum Kemendagri

Kompas.com - 20/04/2015, 11:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa mendapat "hukuman" dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena tidak memiliki hubungan baik dengan DPRD dan berakibat dengan tidak terbitnya Perda APBD 2015.

Basuki menuding seperti itu karena Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonyzar Moenek menyatakan pagu dalam Rapergub APBD 2015 tidak bisa sama dengan pagu Perda APBD Perubahan 2014 senilai Rp 72,9 triliun. Karena itu, tahun ini DKI hanya dapat memiliki pagu APBD 2015 senilai Rp 69,286 triliun. 

"Memang betul pergub tidak boleh sama dengan perda, tetapi itu dalam arti kalau pemasukannya lebih dan kamu enggak bisa pakai lebih dari pagunya Rp 72,9 triliun, itu ruginya pakai pergub. Tapi, kalau dia bilang, pergub enggak sama dengan perda dan anggarannya harus disunatin, dikebiri, dipotong, ya enggak benar dong. Itu seolah-olah apa? Kalau saya terjemahin kasar lagi, seolah-olah Dirjen Keuangan Daerah bilang, 'nih gue hukum lu nih, kalau lu enggak mau baik-baik sama DPRD'," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (20/4/2015). 

Padahal, lanjut dia, undang-undang telah menjamin pemerintah daerah untuk tetap menggunakan APBD dengan dasar hukum pergub jika tidak menemukan kesepakatan dengan DPRD DKI untuk menerbitkan perda.

Selain itu, kata Basuki, RAPBD 2015 telah disahkan dalam paripurna oleh DPRD DKI pada 27 Januari 2015 lalu. Sedianya, RAPBD DKI ialah senilai Rp 73,08 triliun seperti yang disahkan dalam paripurna.

Bedanya, di RAPBD versi DPRD DKI, ada sebanyak Rp 12,1 triliun yang dipangkas dari program unggulan ke pengadaan barang dan jasa dengan nilai fantastis, seperti pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di kelurahan di Jakarta Barat.

"Tapi, sekarang ngapain saya ribut, daripada dia tunda-tunda (pencairan anggaran) kan jadi masalah. Ya sudah deh, kamu mau potong setengah (anggaran) juga saya harus terima karena Mendagri lebih berkuasa. Tapi, secara undang-undang, menurut saya kamu enggak benar, ngaco," kata Basuki.

Basuki mengatakan, penetapan pagu anggaran oleh Kemendagri itu tidak sesuai dengan Pasal 314 (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan tersebut, diatur jika sebuah provinsi menggunakan pergub APBD, digunakan pagu anggaran APBD Perubahan tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 72,9 triliun.

Padahal, sedianya, Basuki sudah ingin mengalokasikan APBD DKI untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) ke sejumlah BUMD, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan Bank DKI.

"Ya sudahlah dia maunya gimana Mendagri. Kami terima sajalah daripada enggak ada APBD. Nanti kalau saya ngotot-ngotot, (APBD) enggak ditandatangani lagi," kata Basuki.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 dari 47 Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi di RSD Stadion Patriot Sembuh

14 dari 47 Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi di RSD Stadion Patriot Sembuh

Megapolitan
Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X