Ahok: Pak Syarif Anggota Dewan yang Terhormat, Mengerti Perda Enggak?

"Mereka itu baru tambah (KTP DKI). Ini main politik saja. Kami ada (dafar) nama binaan PKL dan lokbin di sana, banyak yang tidak cocok namanya. Kalau kamu main politik, ya pasti keluarin KTP DKI. Coba kalau dicek, KTP Madura lebih banyak," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (29/5/2015). 

Ia juga mengaku bingung dengan tindakan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif, yang berdialog dengan PKL Monas, Kamis (28/5/2015) kemarin. Ketika PKL Monas itu menunjukkan KTP DKI, Syarif mempertanyakan keputusan Basuki tidak memasukkan para pedagang itu ke dalam Lenggang Jakarta.

Kebingungan Basuki semakin bertambah ketika Syarif membela PKL Monas. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), PKL tidak boleh berdagang di ring 1, termasuk kawasan Monas.

"Anggota DPRD ini kan lucu. Dia yang ketok palu perda mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan tidak boleh dipergunakan untuk berjualan," kata Basuki. 

Ia menengarai, tindakan Syarif ini hanyalah upaya "cari muka" kepada warga kurang mampu. Upaya ini juga diyakini sebagai penggerakan massa untuk menjegal Basuki pada pilkada mendatang. Ia pun mengimbau Syarif untuk mencabut klausul tersebut di Perda Tibum.

"Cabut dong perdanya yang mengatakan Monas adalah kawasan ring 1 dan enggak untuk boleh berjualan. Jadi, Pak Syarif, anggota Dewan yang terhormat, ngerti perda enggak sih? Ini kan lucu, dia mau sok-sokan dapat nama. Cabut saja perdanya, yang ketok palu perda kan kalian (DPRD), bukan pada zaman saya," kata Basuki. (Baca: Temui PKL Monas, Syarif Heran Mereka Punya KTP DKI)

Sebelumnya, Syarif mendatangi kawasan Monas untuk berdiskusi dengan PKL yang berjualan di luar Lenggang Jakarta. Hal tersebut dia lakukan setelah unjuk rasa yang dilakukan para PKL di depan Gedung DPRD DKI, Selasa (26/5/2015) lalu.

Syarif pun melihat bahwa semua KTP yang dimiliki PKL liar Monas merupakan KTP DKI. Syarif merasa heran bahwa PKL yang berada di Monas tidak seperti yang disebut Basuki, yaitu tidak memiliki KTP DKI. Syarif mengatakan, dengan demikian, PKL Monas merupakan warga Jakarta yang harus juga diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI.