Kompas.com - 20/06/2015, 14:54 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak percaya jika perusahaan Uber membayar pajak dari keuntungan layanan taksi milik mereka. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan perusahaan Uber seharusnya membayar pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia dan bukan ke negara lain.

"Bayar pajak mana? Pajak bukan buat negara Amerika, pajaknya Negara Indonesia dong ya," ujar Ahok di Istora Senayan, Sabtu (20/6/2015).

Perusahaan Uber memang merupakan perusahaan asal San Francisco, Amerika Serikat yang didukung dana dari Goldman Sachs dan Google. Layanan Uber menghubungkan penumpang dengan pengemudi mobil sewaan melalui aplikasi mobile.

Penumpang bisa memesan mobil lewat aplikasi ini dan membayar tarif perjalanan ke tujuan layaknya taksi.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyebut taksi Uber menipu Pemerintah karena beroperasi ilegal dan tidak memiliki izin. Menurut Shafruhan, Indonesia memiliki aturan tersendiri. Semua orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus menaati aturan yang berlaku.

Sementara, perusahaan Uber membantah tudingan yang menyebutkan mereka tidak membayar pajak dari keuntungan layanan taksi yang mereka jalankan di Jakarta. Mereka menyatakan selalu mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku di seluruh kota tempat beroperasi.

Direktur Komunikasi Uber kawasan Asia Selatan, Karun Arya, menjelaskan bahwa taksi Uber menerapkan sistem pembayaran dengan kartu kredit untuk menagih biaya jasa kepada para pengguna.

Ia yakin, dengan pola tersebut, perusahaannya memiliki catatan pembayaran yang lebih akurat dibandingkan perusahaan-perusahaan taksi yang masih menerima metode pembayaran secara tunai. "Bila dengan metode tunai, apakah bisa diperiksa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka terima?" ujar Arya saat dihubungi, Jumat (19/6/2015).

Dia juga menegaskan, penerapan sistem pembayaran dengan kartu kredit akan memudahkan aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan. "Setiap penghasilan yang diterima pengemudi secara otomatis terdebet ke rekening bank. Setiap transaksi bisa dilacak. Pemerintah bisa meyakini bahwa Uber membayar pajak dengan jumlah yang benar-benar tepat," ujar pria asal India itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Agar Penerapan Tarif Integrasi Efektif, DTKJ: Mutu Layanan Angkutan Umum Harus Ditingkatkan

Megapolitan
Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Polisi Tangkap 73 Pelajar terkait Pembacokan Seorang Pelajar di Benda Tangerang

Megapolitan
3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

3 Pencuri Ketahuan Bawa Motor Curian Setelah Melaju Beriringan, 1 Pelaku Tertinggal di Lokasi

Megapolitan
Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Tarif Integrasi Dinilai Efektif Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

Megapolitan
Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Bangunan Lama Milik Kemenkeu di Kota Tua Jakarta Akan Dijadikan Lapak Resmi PKL

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Depok Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Tangerang Naik Transportasi Umum

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Cara ke Stasiun Gambir dari Bandara Soekarno Hatta

Megapolitan
Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Argo Parahyangan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Cara ke Stasiun Gambir dari Bekasi Naik Transportasi Umum

Megapolitan
18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

18 Rekomendasi Tempat Ngopi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 13 dan 14 Agustus 2022

Megapolitan
100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

100 Penyandang Tunanetra di Jakarta Barat Akan Dilatih Jadi Penyiar Podcast

Megapolitan
Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Berawal dari Seperempat Potongan Pil Ekstasi di Jakarta, Lebih dari 100.000 Butir Gagal Diselundupkan

Megapolitan
100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

100.000 Butir Lebih Pil Ekstasi Kualitas Terbaik Jaringan Malaysia Gagal Diselundupkan ke Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.