Kompas.com - 20/06/2015, 14:54 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak percaya jika perusahaan Uber membayar pajak dari keuntungan layanan taksi milik mereka. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan perusahaan Uber seharusnya membayar pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia dan bukan ke negara lain.

"Bayar pajak mana? Pajak bukan buat negara Amerika, pajaknya Negara Indonesia dong ya," ujar Ahok di Istora Senayan, Sabtu (20/6/2015).

Perusahaan Uber memang merupakan perusahaan asal San Francisco, Amerika Serikat yang didukung dana dari Goldman Sachs dan Google. Layanan Uber menghubungkan penumpang dengan pengemudi mobil sewaan melalui aplikasi mobile.

Penumpang bisa memesan mobil lewat aplikasi ini dan membayar tarif perjalanan ke tujuan layaknya taksi.

Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyebut taksi Uber menipu Pemerintah karena beroperasi ilegal dan tidak memiliki izin. Menurut Shafruhan, Indonesia memiliki aturan tersendiri. Semua orang yang berada dalam wilayah Indonesia harus menaati aturan yang berlaku.

Sementara, perusahaan Uber membantah tudingan yang menyebutkan mereka tidak membayar pajak dari keuntungan layanan taksi yang mereka jalankan di Jakarta. Mereka menyatakan selalu mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku di seluruh kota tempat beroperasi.

Direktur Komunikasi Uber kawasan Asia Selatan, Karun Arya, menjelaskan bahwa taksi Uber menerapkan sistem pembayaran dengan kartu kredit untuk menagih biaya jasa kepada para pengguna.

Ia yakin, dengan pola tersebut, perusahaannya memiliki catatan pembayaran yang lebih akurat dibandingkan perusahaan-perusahaan taksi yang masih menerima metode pembayaran secara tunai. "Bila dengan metode tunai, apakah bisa diperiksa jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah penghasilan yang mereka terima?" ujar Arya saat dihubungi, Jumat (19/6/2015).

Dia juga menegaskan, penerapan sistem pembayaran dengan kartu kredit akan memudahkan aparat pemerintah untuk melakukan pengawasan. "Setiap penghasilan yang diterima pengemudi secara otomatis terdebet ke rekening bank. Setiap transaksi bisa dilacak. Pemerintah bisa meyakini bahwa Uber membayar pajak dengan jumlah yang benar-benar tepat," ujar pria asal India itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Warga Pulogadung Tutup Akses Tetangga, Penembok Bersedia Bongkar Tembok 50 Cm asal...

Megapolitan
Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Imunisasi Campak Rubela Anak Bisa Punya Sertifikat, Ini Cara Unduhnya

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Pimpinan DPRD DKI hingga Ketua DPD Demokrat Disebut Daftar Bakal Caleg Jakarta di Pemilu 2024

Megapolitan
Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Profil Roy Suryo, Pakar Telematika yang Ditahan karena Langgar UU ITE

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Dinkes DKI Sebut Penjenamaan RSUD Jadi Rumah Sehat untuk Ubah Pola Pikir Masyarakat

Megapolitan
Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Wakapolri Pimpin Timsus Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob Depok

Megapolitan
Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Tim SAR Gabungan Temukan Satu dari Dua Korban yang Tenggelam di Kali Bekasi

Megapolitan
Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Imunisasi Campak dan Rubela untuk Anak Dibuka di Tempat Umum Setiap Sabtu-Minggu, Simak Lokasinya

Megapolitan
Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Pria yang Bakar Rumah Tetangga di Penjaringan Tepergok Mondar-mandir dan Siram Bensin oleh Korban

Megapolitan
Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Ini Pertimbangan Pemprov DKI Lakukan Penjenamaan Rumah Sehat untuk RSUD di Jakarta

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Polisi Akan Periksa Ahli untuk Selidiki Dugaan Kelalaian dalam Kecelakaan Kerja di GOR Mampang

Megapolitan
Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Kadiv Humas Polri Sebut Timsus Bekerja Maraton Periksa Ferdy Sambo di Mako Brimob

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan yang Tewaskan Santri di Tangerang

Megapolitan
Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Polisi Belum Minta Keterangan BCL Setelah Penangkapan Manajernya Terkait Penggunaan Psikotropika

Megapolitan
Pergub Soal Penggusuran Tak Kunjung Dicabut, Ini Alasan Pemprov DKI

Pergub Soal Penggusuran Tak Kunjung Dicabut, Ini Alasan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.