Ada Penyimpangan Rp 2,16 Triliun pada Laporan Keuangan DKI Jakarta

Kompas.com - 06/07/2015, 18:52 WIB
Anggota V BPK Moermahadi Soerdja Djanegara, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015) Kompas.com/Alsadad RudiAnggota V BPK Moermahadi Soerdja Djanegara, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya 70 temuan dugaan penyimpangan senilai Rp 2,16 triliun dalam laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.

Temuan-temuan itu berindikasi ada kerugian daerah senilai Rp 442,37 miliar, potensi kerugian deerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, administrasi senilai Rp 469,51 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

Hal-hal tersebut dibacakan oleh anggota V BPK Moermahadi Soerdja Djanegara dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/7/2015).

"Dari temuan tersebut, terdapat permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian," ucap Moermahadi.

Moermahadi menyebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait 70 temuan dugaan penyimpangan tersebut, yakni:

• Pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua dengan PT DP Lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.

• Pengadaan tanah RS SW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar.

• Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT TJ melakui inbreng tidak sesuai ketentuan.

• Penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.

• Kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76 miliar.

• Administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,05 miliar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lanjutan Sidang Kasus Terorisme Munarman Hari Ini, JPU Hadirkan Saksi

Lanjutan Sidang Kasus Terorisme Munarman Hari Ini, JPU Hadirkan Saksi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Hujan Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodebek Hujan Siang hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengendara Motor Tewas usai Terobos Lampu Merah dan Tabrak Mobil | Pedagang di Tangsel Diancam Dirusak Lapaknya oleh Ormas

[POPULER JABODETABEK] Pengendara Motor Tewas usai Terobos Lampu Merah dan Tabrak Mobil | Pedagang di Tangsel Diancam Dirusak Lapaknya oleh Ormas

Megapolitan
Street Race Polda Metro Jaya Tak Akan Terapkan Sistem Kejuaraan, Ini Alasannya...

Street Race Polda Metro Jaya Tak Akan Terapkan Sistem Kejuaraan, Ini Alasannya...

Megapolitan
Minta Polda Metro Perbesar Pit Stop Ajang Street Race, Pebalap: Sekarang Dempet-dempetan

Minta Polda Metro Perbesar Pit Stop Ajang Street Race, Pebalap: Sekarang Dempet-dempetan

Megapolitan
Street Race di Ancol Rampung, Polda Metro Jaya Soroti Masalah Ketertiban Penonton

Street Race di Ancol Rampung, Polda Metro Jaya Soroti Masalah Ketertiban Penonton

Megapolitan
Wagub DKI: BOR RS untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Semakin Bertambah

Wagub DKI: BOR RS untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Semakin Bertambah

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 566, Kasus Aktif Kini 3.816

UPDATE 16 Januari: Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 566, Kasus Aktif Kini 3.816

Megapolitan
Polda Metro Jaya Harap Sirkuit Formula E Bisa Dipakai untuk Street Race

Polda Metro Jaya Harap Sirkuit Formula E Bisa Dipakai untuk Street Race

Megapolitan
Sindir Halus Ketua DPRD di Acara Street Race, Bamsoet: Mudah-mudahan Pak Pras Tak keberatan Formula E di Ancol...

Sindir Halus Ketua DPRD di Acara Street Race, Bamsoet: Mudah-mudahan Pak Pras Tak keberatan Formula E di Ancol...

Megapolitan
PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

PTM Lanjut meski Kasus Covid-19 Ada di 15 Sekolah, Wagub: Jumlah Sekolah di Jakarta 10.429

Megapolitan
Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Dini Hari, Petugas Damkar Depok Berburu Ular Sanca yang Lepas di Permukiman Warga

Megapolitan
Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

Megapolitan
Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Krisis Air di Jakarta Utara, Wagub DKI: Ini Ibukota, Tidak Boleh Ada Warga yang Kesulitan Air

Megapolitan
Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Terobos Lampu Merah Lalu Tabrak Mobil di Pondok Indah, Pengendara Motor Tewas di Tempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.