Kompas.com - 07/07/2015, 16:50 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar menjelaskan, pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan tahun 2014 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. BPK memiliki perhitungan dalam menetapkan pemberian opini kepada pemerintah daerah, apakah wajar tanpa pengecualian (WTP), WDP, atau disclaimer

"Jadi, untuk penerapan WTP, standar kami adalah 3 persen terhadap keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau di atas 3 persen keuangan bisa dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah bisa dapat WTP," kata Harry saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2015). 

Contoh sederhananya ialah ketika gubernur membelanjakan anggaran sebesar Rp 100 miliar. Kemudian, Rp 5 miliar di antaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka laporan keuangannya tidak dapat menerima opini WTP.

Contoh lainnya ialah ketika Rp 2 miliar dari Rp 100 miliar yang dibelanjakan gubernur tidak bisa dipertanggungjawabkan dan satu rupiah terbukti jelas ada tindakan korupsi, pemerintah daerah tidak dapat menerima opini WTP. [Baca: Ahok: Ada Oknum BPK Tanya Uang Beli Cabai Berapa, Sayur Berapa, Gila... Hina Sekali]

"Tetapi, kalau Rp 2 miliar yang tidak ada pertanggungjawaban itu tidak ada unsur korupsinya segala macam, rekomendasi ada, barangnya ketahuan ada di mana, dan satuan kerjanya bisa mengembalikan uang itu, ya berarti opininya WTP," kata Harry.

Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. [Baca: Gara-Gara BPK, Rencana Ahok Bangun RS Kanker Terancam Batal]

Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan itu ialah aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset.

Selain itu, pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya ialah sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana bantuan operasional pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.

Temuan lainnya yang perlu diwaspadai Pemprov DKI ialah penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai dengan ketentuan.

Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Hal lain yang menyebabkan DKI dapat opini WDP ialah karena Pemprov DKI dianggap kurang bisa menjaga aset dan berakibat pada beralihnya aset ke pihak ketiga. Akibatnya, hal itu berpotensi merugikan daerah senilai Rp 3,58 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebanjiran, Perempuan di Bintaro Meninggal saat Cabut Colokan Listrik

Kebanjiran, Perempuan di Bintaro Meninggal saat Cabut Colokan Listrik

Megapolitan
Bayi Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng, Bidan: Tali Pusat Diikat Karet, tapi Ari-ari Tak Ada

Bayi Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng, Bidan: Tali Pusat Diikat Karet, tapi Ari-ari Tak Ada

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Toyota Avanza Terbakar di Kebon Jeruk

Diduga Korsleting, Mobil Toyota Avanza Terbakar di Kebon Jeruk

Megapolitan
Ridwan Kamil Targetkan 5.000 Pesantren Ikut Program OPOP hingga Akhir 2022

Ridwan Kamil Targetkan 5.000 Pesantren Ikut Program OPOP hingga Akhir 2022

Megapolitan
UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen, KSPI: Heru Budi Tak Sensitif Terhadap Hidup Buruh

UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen, KSPI: Heru Budi Tak Sensitif Terhadap Hidup Buruh

Megapolitan
Guru SD Predator Anak di Bekasi Ditangkap, Polisi: Korban Ada yang Masih Kelas 2 SD

Guru SD Predator Anak di Bekasi Ditangkap, Polisi: Korban Ada yang Masih Kelas 2 SD

Megapolitan
2 PNS Terduga Pelaku Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dipecat

2 PNS Terduga Pelaku Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dipecat

Megapolitan
Kondisi Bayi yang Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng: Dikerubungi Semut dan Bibir Membiru

Kondisi Bayi yang Ditemukan Ojol di Jembatan Cengkareng: Dikerubungi Semut dan Bibir Membiru

Megapolitan
17 RT di Jaksel dan 2 Jakbar Masih Tergenang Banjir Malam Ini

17 RT di Jaksel dan 2 Jakbar Masih Tergenang Banjir Malam Ini

Megapolitan
Tok! UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Tok! UMP DKI Jakarta 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Masalah Keluarga Diduga Picu Perempuan Bakar Diri di Tangerang

Masalah Keluarga Diduga Picu Perempuan Bakar Diri di Tangerang

Megapolitan
Kronologi Penemuan Bayi Perempuan di Jembatan Sepi Cengkareng, Dibuang Tak Lama Setelah Lahir

Kronologi Penemuan Bayi Perempuan di Jembatan Sepi Cengkareng, Dibuang Tak Lama Setelah Lahir

Megapolitan
Cerita Warga Muara Baru Berkali-kali Kebanjiran karena Tanggul Sering Jebol Sebelum Ditinggikan

Cerita Warga Muara Baru Berkali-kali Kebanjiran karena Tanggul Sering Jebol Sebelum Ditinggikan

Megapolitan
Perempuan Bakar Diri di Tangerang, Ketua RT: Setahu Kami Keluarganya Baik-baik Saja, Enggak Pernah Cekcok

Perempuan Bakar Diri di Tangerang, Ketua RT: Setahu Kami Keluarganya Baik-baik Saja, Enggak Pernah Cekcok

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 28-3 Desember 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 28-3 Desember 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.